Bawaslu Siap Evaluasi Tindak Pidana Pemilu

BADAN Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) menyatakan akan mengevaluasi terkait penanganan tindak pidana Pemilu 2024. Hal itu guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman sebelumnya. Anggota Bawaslu, Puadi, mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi permasalahan dari berbagai aspek dan kasus-kasus. Itu sebagai rujukan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Meskipun itu menggunakan undang-undang (UU) yang berbeda. "Dalam menangani tindak Pemilu 2024, ada cerita baik, ada pula cerita kurang baik. Pengalaman selama menangani Pemilu 2024 perlu ada evaluasi berbagai aspek dan kasus yang menarik," ujar Puadi di Jakarta, Minggu, 31 Maret 2024). Mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta ini menilai perlunya evaluasi dari aspek perundang-undangan. Sebab, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bersifat lex specialis dengan waktu penanganan tindak pidana terbilang cepat. Dia menerangkan Pasal 486 UU 10/2017 yang berisi empat ayat menjelaskan keberadaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dari tiga institusi, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dari mulai jajaran tingkat pusat (nasional), provinsi, hingga kabupaten/kota tentu mengalami permasalahan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu. Baca juga: Bawaslu Imbau Pemda Tak Lakukan Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 "Penerapan norma hukum yang multitafsir, tidak aplikatif, dan adanya kekosongan hukum sehingga membuat waktu penanganan pelanggaran yang menjadi panjang menjadi catatan satu aspek perundang-undangan,” katanya. Penanganan Tindak Pidana Hal-hal tersebut, kata Puadi, menjadi catatan bagi Bawaslu untuk evaluasi ke depan, apa yang menjadi kendala, termasuk dari aspek penganggaran. Puadi juga mengatakan perlunya melakukan pembahasan evaluasi berdasarkan kasus-kasus menarik selama menangani tindak pidana Pemilu 2024. “Seperti (sebenarnya apa) yang dimaksud pemalsuan dokumen, pelibatan kepala desa, kampanye di luar jadwal. Juga berkaitan dengan yang disebut politik uang. Selain itu, adanya rekomendasi Bawaslu menggelar PSU akibat ada warga negara Indonesia yang mencoblos lebih dari satu kali dengan penanganan pidananya," katanya. Dia merasa perlu mempertajam pemahaman bersama sekaligus membuat kesolidan Sentra Gakkumdu. “Semoga bisa teridentifikasi untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan yang menjadi rujukan kita dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Saya harap kegiatan ini bisa menghadirkan solusi dan menciptakan Gakkumdu yang solid di tingkat kabupaten/kota sehingga bekerja lebih baik lagi," ujarnya. (MI/E1)

Bawaslu Siap Evaluasi Tindak Pidana Pemilu

BSI Berikan Kemudahan Transaksi Digital untuk Keuangan Masjid

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 April 2024

Muharram Candra Lugina

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 April 2024

Optimal Sarana Pendukung Mudik

Muncikari dan Dua PSK Pringsewu Tertangkap

Waspada! Ini 9 Lokasi Rawan Bencana Jalur Mudik di Lampung

Aparat Tinjau Stok Elpiji 3 Kilogram di Pugung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 10 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 11 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 12 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda