KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 50 unit rumah tidak layak huni (RTLH) masing-masing 30 unit di Kampung Wisata Yoboi dan 20 unit di Kampung Asei, Papua.
“Program BSPS kami laksanakan agar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan dari pemerintah. Jika sebelumnya rumahnya tidak layak, maka dengan bantuan Program BSPS rumahnya menjadi lebih layak huni,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Senin (6/9).
Dia mengemukakan bantuan perumahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi.
Dalam pelaksanaan Program BSPS, imbuhnya, pemerintah selalu mendorong peran aktif masyarakat agar mereka bergotong royong dan didampingi tenaga fasilitator lapangan (TFL).
Pemerintah daerah pun, masih menurut dia, diharapkan bisa mereplikasi Program BSPS sesuai dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing.
“Kami ingin Indonesia terbebas dari RTLH melalui Program BSPS ini dan masyarakat bisa menempati rumah yang layak. Masyarakat sebagai penerima bantuan juga dituntut untuk berperan aktif dalam setiap proses pelaksanaannya, baik yang bersifat administrasi maupun teknis,” kata Khalawi Abdul Hamid.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Faisal Soedarno menerangkan Program BSPS di wilayah Sentani ini merupakan kuota tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang akan dilaksanakan di empat kabupaten.
Di Kabupaten Jayapura (50 unit), Kabupaten Keerom (30 unit), Kabupaten Tolikara (150 unit), dan Kabupaten Jayawijaya (50 unit), serta satu kota yaitu Kota Jayapura (20 unit).
“Dalam pembangunan rumah masyarakat lewat Program BSPS ini kami melibatkan para tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Total anggaran BSPS yang kami salurkan sebesar Rp7,05 miliar untuk total 300 unit rumah masyarakat di Provinsi Papua,” kata dia. (ANT/D2)
