FAJAR NOFITRA
KONSEP usaha perikanan air tawar di Abung Tengah, Tanjungraja, Abung Tinggi, dan Bukitkemuning, Lampung Utara, yang dikolaborasikan dengan industri pariwisata butuh dukungan pemerintah. Warga berharap pemerintah setempat segera melakukan pembangunan infrastrukur penunjang sehingga konsep pariwisata terintegrasi dapat terlaksana.
“Itu yang sangat disayangkan, kalau dahulu konsepnya sudah bagus membangun industri kreatif dengan pariwisata di sekitarnya. Saat ini di lapangan telah menggeliat, namun minim dukungan pemerintah. Seolah berjalan sendiri,” kata salah seorang warga di sana, Andi, Senin (13/9).
Dia mengatakan potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Utara cukup menjanjikan, untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan perekonomian warga. “Perlu upaya dan dorongan dalam memberi andil sebagaimana dianjurkan pusat, apalagi saat ini pariwisata menjadi ikon program pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan khususnya di daerah,” kata dia.
Salah seorang pelaku usaha kolam air tawar di Kecamatan Abung Tinggi, Yuharman mengatakan, sebelumnya, OPD terkait seperti Diskop dan UMKM, Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) dan PUPR telah turun meninjau potensi di lapangan. Namun, belakangan seperti tidak ada tindak lanjutnya. Pembangunan insfrastruktur untuk menunjang tempat produksi tidak ada. Meski demikian warga tetap berjuan sendiri.
Insyallah kami akan turun melihat potensi kolam air tawar disajikan dengan pariwisata di sekitarnya, Jumat (17/9).
“Kami harap dukungan dari pemerintah, sebab, selama ini berjalan sendiri. Mulai dari pengembangan unit produksi sampai kepada masalah pemasaran. Kami sebagai pelaku meminta pemerintah dapat membimbing, sekaligus memberikan solusi terhadap perkembangan usaha. Seperti soal keterbatasan alat, insfrastruktur, sampai alat berat membuat kolam eskavator,”kata dia.
Telah Direncanakan
Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Lampura, Imam Hanafi, mengatakan konsep tersebu telah direncanakan. “Itu yang sedang kami dorong, sebenarnya untuk pengembangan sektor pariwisata itu tidak perlu Perda RTRW. Pengembangan saat ini baru di tahap wisata desa, belum kepada peningkatan pendapatan asli daerah,” kata dia.
Sementar aitu Kepala Dinas Perikanan Lampura, Sanni Lumy mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan PUPR, Bappeda dan DLH untuk melihat langsung potensi di lapangan agar dapat menjadi pendorong PAD. “Insyallah kami akan turun melihat potensi kolam air tawar disajikan dengan pariwisata di sekitarnya, Jumat (17/9),” kata dia. (TV13/D2) fajar@lampungpost.co.id
