Ribuan Kades Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun

RICKY MARLY ricky@lampungpost.co.id RIBUAN kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen. Mereka menuntut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. "Kami minta UU 2014 (UU Desa) direvisi," kata perwakilan Apdesi, Robi Darwis, di gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). Kepala Desa Poja, Nusa Tenggara Barat, itu menyampaikan salah satu tuntutan yang diinginkan dalam revisi UU Desa, yaitu perubahan masa jabatan kepala desa. Mereka ingin masa jabatan ditambah dari enam menjadi sembilan tahun. "Karena memang enam tahun ini sangat kurang," ujar dia. Adapun tujuan memperpanjang masa jabatan yaitu meminimalkan persaingan politik. Hal itu dinilai dapat mendorong kerja sama dalam memajukan desa. "Jadi, harapan kami dengan waktu yang cukup lama ini bisa melakukan konsultasi dan meminta kerja sama. Sebab, memang desa ini harus dibangun dengan kebersamaan, tanpa adanya kebersamaan desa tidak akan maju," ujarnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Apdesi juga menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Sebab, pihak yang berwenang menyusun peraturan perundang-undangan adalah DPR dan pemerintah. "Oleh karena itu, mereka saya minta untuk melakukan lobi ke pemerintah," kata Dasco. Peringatan 9 Tahun Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyerahkan bantuan alokasi khusus untuk transportasi perdesaan senilai Rp10,9 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan Abdul Halim kepada Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu, saat peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Desa di Mercusuar Kota Baa, Kabupaten Rote Ndao, Sabtu (14/1) malam. Abdul Halim mengatakan lahirnya Undang-Undang Desa merupakan hal yang sangat istimewa. Hal itu karena sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah ada lebih kurang 250 entitas masyarakat budaya yang eksis dari asal usulnya. Menurut dia, sebelum kemerdekaan Indonesia, desa-desa telah memiliki otonomi dalam mengelola penduduk, pranata lokal, dan sumber daya ekonominya. "Itulah mengapa desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah fondasi Indonesia, desa adalah akar tunggang Indonesia, desa adalah jangkar Indonesia, ujarnya. Pria yang biasa disapa Gus Halim itu mengatakan demi merekognisi keistimewaan desa, dua lembaga negara pembuat regulasi atas dasar aspirasi seluruh warga desa bersepakat melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Sebagai undang-undang yang didamba seluruh desa di Nusantara, Undang-Undang Desa dilahirkan DPR bersama pemerintah, dengan menggenggam berjuta harapan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," kata Gus Halim. Menurut dia, sejak awal kelahiran Undang-Undang Desa, mulai ada paradigma baru pembangunan Indonesia. "Paradigma membangun dari beranda Indonesia, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, dan membangun dari perbatasan Indonesia," ujarnya. Pada kesempatan tersebut, selain bantuan Rp10,9 miliar, Gus Halim menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan antropometri kit untuk 12 puskesmas dan lampu tenaga air garam untuk desa pesisir yang belum berlistrik di Kabupaten Rote Ndao. Peringatan 9 Tahun UU Desa ini dipusatkan di Dermaga Pelabuhan Ba'a, Rote Ndao. Di tempat itu juga digelar pameran produk UMKM. (MEDCOM.ID/ANT/R3)

Ribuan Kades Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Apdesi juga menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

Gunung Semeru Kembali Erupsi Disertai Suara Gemuruh

Desa Canti Buka Akses Jalan Menuju Air Terjun Way Pedaga

ricky marly

Desa Canti Buka Akses Jalan Menuju Air Terjun Way Pedaga

Setop Stunting lewat Sanitasi Layak

SGM Eksplor-Alfamart Kolaborasi Dukung Pendidikan dan Nutrisi Anak

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Januari 2023

Dua Nelayan Korban Kapal Terbalik Selamat

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 23 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 24 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 28 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 22 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi