Pemerintah Perlu Mengantisipasi Kenaikan Harga Beras

Pemerintah Perlu Mengantisipasi Kenaikan Harga Beras JELANG akhir tahun pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga beras. Hal itu dilakukan untuk mencegah kenaikan pada saat libur panjang. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octani, menilai antisipasi tersebut perlu dilakukan karena melihat jumlah stok beras akhir tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan 2019. Tahun ini 1,1 juta ton, sedangkan tahun 2019 berjumlah 2,24 juta ton, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan stok beras 2018 sebanyak 2,19 juta ton. Kemudian, pada akhir 2017, jumlah stok beras hanya 900 ribu ton yang memaksa pemerintah untuk melakukan importasi beras hingga 2,25 juta ton di sepanjang 2018 atau sejumlah 1,03 miliar dolar AS. "Berdasar data BPS. Peluang berulangnya keadaan seperti itu di 2021 seharusnya sudah diantisipasi sesegera mungkin. Perhitungan akan impor harus dikalkulasikan sedini dan seefektif mungkin untuk menghindari kerugian akibat tingginya harga beras dan panjangnya birokrasi impor," ujar Galuh, Rabu (2/12) Selain masalah stok dan kenaikan harga, pemerintah juga perlu memperhatikan maraknya perilaku proteksionisme akibat pandemi. Berdasar catatan Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP), harga beras dunia tercatat mengalami kenaikan dikarenakan adanya stockpiling behavior atau perilaku menimbun yang dilakukan oleh masing-masing BUMN pangan negara-negara di dunia dan adanya penutupan ekspor untuk memenuhi produksi domestik setiap negara. "Laporan Indeks BURT pada November 2020 mencatat setiap keluarga di Indonesia dapat menghemat pengeluaran hingga Rp224 ribu jika harga pangan Indonesia sama terjangkaunya dengan harga di negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura," kata dia. Adapun di pasokan beras nasional, data Kementerian Pertanian 2020, menunjukkan produksi beras nasional diperkirakan berjumlah 16,8 juta ton atau lebih rendah 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren penurunan sejak 2018.(MI/E1)

Pemerintah Perlu Mengantisipasi Kenaikan Harga Beras

Konsumsi Rumah Tangga Daerah Perdesaan Naik 0,24%

BI Hentikan Operasional Saat Pilkada

Nur Jannah

BI Hentikan Operasional Saat Pilkada

Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Menggenjot Daya Beli Masyarakat

Disnakeswan-KPPU Awasi Kemitraan Usaha Peternakan

Pesawaran Berharap Alokasi Vaksin Cukup

Pemkot Metro Optimalkan Treatment Penyintas

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 20 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 17 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 21 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 22 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 23 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi