Enam Kejanggalan RUU Kesehatan Versi IDI

DETA CITRAWAN deta@lampungpost.co.id IKATAN Dokter Indonesia (IDI) bersama empat organisasi profesi lainnya menyatakan tidak terlibat dalam persetujuan 38 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang termaktub dalam omnibus law untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Mereka khawatir, UU yang sudah ada dan tertata sekarang akan berubah dan memicu kemunduran hingga berimbas pada masyarakat atau pasien. Empat organisasi profesi tersebut adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Ketua IDI Lampung, dr Jose Harnos menyebut ada enam kejanggalan yang membuat pihaknya tidak menyetujui RUU Kesehatan. "Pertama, tidak ada rekomendasi praktik dokter dari organisasi profesi. Kedua, Satuan Kredit Profesi (SKP) ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ketiga, pemerintah daerah (Pemda) diharuskan menetapkan kuota dokter, keempat, Surat Izin Praktik (SIP ) diterbitkan pemda dan Kemenkes," kata dia, Kamis (6/10). Faktor ketidaksetujuan IDI berikutnya, lanjut Jose, batas SIP tidak memiliki kejelasan dan keenam adalah jenis tenaga medis dibedakan antara dokter dan spesialis yang masing-masing bisa membentuk organisasi profesi. Hal ini, kata dia, bisa menimbulkan standar ganda. Menurut Jose, RUU Kesehatan omnibuslaw juga dinilai mencabut sembilan UU lainnya. Yakni, UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. "Kemudian UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta UU Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan," ujarnya. Sementara itu, ada tiga UU muatan baru atau direvisi, antara lain, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok). Tidak Ada Urgensi Selain itu, Dokter Josi juga menegaskan, perubahan UU Kesehatan tidak ditunjang oleh urgensi dan kebutuhan mendesak. "Banyak hal lebih krusial dibandingkan RUU tersebut, seperti pembenahan sistem pendidikan kesehatan sampai sistem pelayanan atau tarif pembiayaan klaim BPJS yang tidak pernah diperbaharui menyesuaikan inflasi," ujar dia. Hal penting yang juga tak tersentuh RUU tersebut, lanjut Josi, tentang pemberantasan penyakit TBC, stunting, angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, dan pemenuhan hak warga negara terhadap jaminan kesehatan. Menurutnya, IDI sangat menyayangkan dengan sikap pemerintah yang lebih memilih hal-hal kurang fundamental dalam RUU Kesehatan yang kemudian didorong ke Prolegnas Prioritas. "Dan yang tidak kalah penting bahwa RUU tersebut tidak pernah melibatkan organisasi profesi kesehatan mana pun. Kami khawatir jika sebuah RUU dibuat secara diam-diam dan tidak dibuka ke publik serta stakeholder terkait, maka akan mencederai dan merugikan masyarakat luas," kata dia (DET/ANT/E1).

Enam Kejanggalan RUU Kesehatan Versi IDI

Pertama, tidak ada rekomendasi praktik dokter dari organisasi profesi. Kedua, Satuan Kredit Profesi (SKP) ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ketiga, pemerintah daerah (Pemda) diharuskan menetapkan kuota dokter

Berebut Warisan, Anak Kandung Rela Habisi Keluarganya

Antisipasi Ancaman Hidrometeorologi

Sobih Adnan

Antisipasi Ancaman Hidrometeorologi

Literasi, Mitigasi, Simulasi

Cegah Lonjakan Penduduk Miskin

Alarm Lonjakan Kasus DBD

C20 Indonesia Serahkan C20 Summit Communiqué ke Menteri Airlangga Hartarto dan Presidensi ke India

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 10 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 11 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 12 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda