SALDA ANDALA
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak di Lampung terancam gagal jika tidak ada solusi atas ajuan tambahan anggaran terkait pandemi virus corona atau Covid-19. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menggelarnya selama ketersediaan anggaran itu terpenuhi.
Untuk alokasi penyesuaian NPHD masih belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
KPU Bandar Lampung, misalnya, yang masih bersiap sembari menunggu anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) tersedia dan dapat direalisasikan. Menurut Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi, anggaran Rp3 miliar hanya sanggup membayar honor PPK dan PPS satu bulan dan agenda verifikasi faktual calon perseorangan.
“Sementara untuk tahapan PPDP, verifikasi data pemilih dan lainnya kemungkinan terhambat,” kata Dedi kepada Lampung Post, Senin (15/6).
Sementara di kas KPU hanya tersisa dana Rp3 miliar yang sebelumnya Rp6 miliar. Sedangkan di kas daerah masih ada Rp33 miliar. “Kami belum sampai 40%, jadi kami mengajukan tahapan ini Rp10 miliar, setelah rapat dengan TAPD, kondisi sedang tidak ada anggaran,” katanya.
Selanjutnya, kata Dedi, KPU menjalankan sepenuhnya di-support dari anggaran hibah. Jika anggaran tidak bisa ditransfer sesuai dengan kebutuhan tahapan, bisa saja terganggu tahapan Pilkada 2020.
Di Pesisir Barat, Ketua KPU setempat Marlini mengatakan pihaknya hanya bisa melantik PPS. “Saya dan anggota KPU lainnya menyebar ke masing-maaing kecamatan untuk melantik,” kata dia, kemarin.
Namun, di tengah pandemi corona saat ini, KPU telah mengusulkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan APD. “Untuk anggaran Pilkada Pesisir Barat ada Rp15,3 miliar, sementara kebutuhan APD Rp2,3 miliar. Anggaran pilkada hingga kini yang sudah ditransfer Pemkab Rp6 miliar, sisanya masih di kas daerah,” kara Marlini, kemarin.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang juga Plt Dirjen Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar meminta kepala daerah yang menggelar pilkada serentak berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pengamanan. “Untuk alokasi penyesuaian NPHD masih belum mencukupi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada,” ujarnya di Jakarta, Minggu (14/6).
Untuk diketahui, KPU RI mengajukan Rp4,1 triliun untuk pilkada se-Indonesia di tengah pandemi. Namun, pemerintah hanya mampu mendanai Rp1,4 triliun dari APBN.
Tambahan Rp1 M
Pada bagian lain, KPU Way Kanan menerima anggaran tambahan sekitar Rp1 miliar guna penambahan 201 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Way Kanan Refki Dharmawan mengatakan penambahan anggaran itu untuk penambahan 201 TPS, yakni honorarium KPPS, pembuatan TPS, operasional, kelengkapan TPS, dan lainnya. “Untuk APD, alhamdulillah sudah disetujui Pemkab Way Kanan,” ujar Refki, kemarin.
KPU Pesawaran juga melantik PPS dengan membagi lima zonasi terkait Covid-19. “Waktu pelantikan berbeda jadwalnya agar tidak ada penumpukan orang dalam satu lokasi,” kata Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino, kemarin. (YON/TRA/CK1/R4)
