PENANGANAN Covid-19 di Pekon Banyu Urip Kecamatan Banyumas, Pringsewu menelan setengah anggaran total Dana Desa (DD) yang mencapai Rp 800 juta. Kepala Pekon Banyu Urip Edi Sunaryo mengatakan, dana tersebut digunakan untuk penanganan warga terdampak Covid-19 melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 123 KK atau kelompok penerima manfaat (KPM).
Dia menjelaskan kepada 123 KPM tersebut diberikan bantuan sebesar Rp300 ribu/bulan selama satu tahun. “Artinya dana yang dikeluarkan selama sebulan sebesar Rp 36,9 juta atau Rp 442,8 juta selama satu tahun. Sementara itu anggaran DD tahun ini hanya Rp 800 juta,” kata dia kepada Lampung Post, Selasa (14/12).
Edi menambahkan, selama tahun 2021 pihaknya mengaku sangat berat untuk bisa membangun fisik di pekonnya lantaran penanganan Covid-19 menjadi kewajiban pemerintah pekon saat ini. “Ya karena penanganan terdampak covid-19 sudah menjadi kewajiban dan perintah dari pusat maka harus dilaksanakan,” ujar dia.
Menurut dia, masyarakat sudah paham kalau dua tahun terakhir ini minim pembangunan fisik karena dana digunakan untuk penanganan covid-19.
Selain pemberian BLT kepada warga terdampak covid-19 dengan memberikan BLT DD, pemerintah pekon juga harus menganggarkan 8 persen dari DD untuk penanggulangan penyebaran covid di tingkat Pekon. Mulai dari pengadaan posko, pengadaan peralatan yang dibutuhkan seperti alat cek suhu tubuh, semprotan, hand sanitizer, tempat air untuk cuci tangan dan relawan. “Itu semua membutuhkan anggaran yang di ambil dari DD sebesar 8 persen tersebut,” katanya.
Kemudian untuk penanganan kesehatan lainnya pihaknya juga menindaklanjuti perintah pimpinan kabupaten terkait penanganan stunting yang terus digencarkan. Edi menambahkan, pemerintah pekon dengan keterbatasan anggaran semaksimal mungkin melakukan penanganan stunting seperti melakukan penyuluhan dan memberikan makanan tambahan.
Ia menjelaskan meskipun di pekonnya penderita stunting tidak signifikan tetapi harus ditangani agar tidak terus terjadi kasus serupa. Edi mengatakan untuk pembangunan fisik pihaknya hanya bisa mengalokasikan pembangunan gorong-gorong senilai Rp4 juta.
Pihaknya berharap tahun depan Pandemi Covid 19 sudah terkendali dan bisa diatasi, sehingga alokasi anggaran tidak terfokus untuk penanganan warga terdampak covid-19, apalagi di pekonnya masih banyak infrastruktur yang perlu dibenahi. (WID/D2)
