Belum Ada Dinas di Lamsel yang Ajukan Lelang

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan hingga kini belum akan melakukan lelang kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu karena belum ada dinas atau instansi yang mengajukan untuk melakukan lelang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Setkab Lampung Selatan Awaludin Wiranto menyatakan pada awal Januari 2021 ini belum ada dinas/instansi terkait di lingkungan Pemkab yang mengajukan untuk melelang paket proyek APBN. "Belum ada yang mengajukan, Mas. Mungkin Maret 2021 baru ada yang mengajukan untuk melelang paket proyek," ujar dia, Rabu (13/1). Sementara Plt Kepala Dinas PU-PR Yany Mulawarti belum dapat memberikan penjelasan soal kapan waktu lelang dan jumlahnya pada 2021 ini. Pasalnya, saat akan mengonfirmasi hal itu via WhatsApp -nya dalam kondisi tidak aktif. Begitu juga dengan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel Thamrin yang tidak membalas pesan singkat melalui ponselnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memulai lelang proyek yang menggunakan dana APBD 2021. Pemda harus bergerak cepat agar roda perekonomian daerah dapat berjalan. Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 903/145/SJ Tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Edaran ini dilayangkan ke seluruh kepala daerah di hari yang sama. "Agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian dikutip dari Media Indonesia , Rabu (13/1). Mendagri meminta pemda mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai potensi yang ada. Pemda, kata dia, harus mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan. Pada 2021, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5—5,5%. Untuk mewujudkan itu, pemerintah mendorong dengan berbagai kebijakan, antara lain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui dukungan APBN, APBD, serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. (TOR/MEDCOM.ID/D1)

Belum Ada Dinas di Lamsel yang Ajukan Lelang

DPR Harap Listyo Sigit Bawa Pembaharuan

Kaji Ulang PPKM Lampung

Delima Natalia Napitupulu

Kaji Ulang PPKM Lampung

Pogba Kuatkan MU ke Puncak Klasemen

Presiden Buktikan Vaksin Aman

Perkakas Batu di Tanzania

Puncak Musim Hujan Masyarakat Diminta Lebih Waspada

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 28 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 24 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi