Pemerintah Subsidi Iuran JKN Peserta PBPU dan BP

PEMERINTAH akan membayarkan iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp16.500 terhitung sejak Juli 2020 hingga Desember 2020. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Itu berarti peserta PBPU dan BP hanya akan membayarkan iurannya Rp25.500 per bulannya mulai Juli 2020 hingga Desember 2020. Sedangkan pada 2021, peserta PBPU dan BP akan membayar iurannya tiap bulan Rp35.000. Sebab, dalam PMK 78/2020 besaran bantuan iuran turun menjadi Rp7.000 per orang per bulannya. Bantuan tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat Rp4.200 dan pemerintah daerah Rp2.800. Adapun saat diminta penjelasan mengenai bantuan iuran tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan dana yang dialokasikan pemerintah untuk menyubsidi iuran peserta PBPU dan BP kelas III berasal dari cadangan yang disediakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang kesehatan. "Dana itu sudah kami cadangkan Rp3 triliun dalam anggaran kesehatan di PEN," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia , Jumat (3/7). Terpisah, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Nugraha mengatakan dana cadangan tersebut telah dimasukkan revisi Peraturan Presiden 72/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54/2020 tentang Postur dan perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dana subsidi yang diberikan kepada peserta PBPU dan PB, kata Kunta, di luar dari anggaran subsidi yang diberikan pemerintah kepada peserta PBI (penerima bantuan iuran) Rp48 triliun. "Dana Rp3 triliun itu merupakan dana bantuan iuran di luar PBI yang sebesar Rp48 triliun dan diberikan setiap tahunnya. Itu (dana Rp3 triliun) bantuan iuran perpres baru. Pemerintah ada satu program lagi di luar PBI, namanya subsidi untuk bantuan iuran bagi kelas PBPU, PB, kelas III yang dimulai dari Juli, ini disubsidi," ujarnya. Diketahui pemerintah kembali menaikkan tarif iuran peserta JKN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dari perpres tersebut, maka tarif iuran untuk peserta kelas I naik menjadi Rp150.000 per bulan; peserta kelas II menjadi Rp100.000 per bulan dan peserta kelas III menjadi Rp42.000 dengan catatan akan disubsidi pemerintah seperti yang tertuang dalam PMK 78/2020. (MI/S1)

Pemerintah Subsidi Iuran JKN Peserta PBPU dan BP

Pemkab Lamsel Bagikan Ribuan Paket Sembako

99 Daerah Ditetapkan Sebagai Zona Hijau

Eka Setiawan

99 Daerah Ditetapkan Sebagai Zona Hijau

Pemkot Hibah Bangunan ke Polda Lampung

Fogging Guna Mencegah Penyakit DBD

Bergaya dengan Aksesori

The Dare Persiapkan Album Bertema Perempuan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 10 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 16 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi