Dampak Kekerasan Seksual Pengaruhi Proses Belajar

KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mewujudkan lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami, menegaskan pihaknya berkomitmen kuat menghapus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Sebab, kekerasan seksual memberikan dampak buruk jangka panjang kepada siswa. "Hal ini penting mengingat dampak negatif kekerasan seksual dapat bersifat jangka panjang dan memengaruhi proses belajar serta aktualisasi diri dari peserta didik," ujar Rusprita, Jumat (20/1). Berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI pada, Senin (16/1) menyebut permohonan perlindungan kasus kekerasan terhadap anak meningkat 25,82 persen. Pada 2021, terdapat temuan 426 kasus dan meningkat pada 2022 menjadi 536 kasus. Pada 2020, 88 persen kasus kekerasan seksual yang diadukan ke Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Berdasarkan laporan yang diadukan ke Komnas Perempuan pada 2015 hingga 2020, 27 persen kasus kekerasan seksual terjadi pada jenjang perguruan tinggi. Rusprita menyebut Kemendikbudristek telah mengambil langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Salah satunya, menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dia menyebut untuk mempercepat implementasi Permendikbudristek disusun Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pedoman bisa diakses di laman https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/peraturan/. Pedoman memuat penjelasan prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, panduan pencegahan, panduan teknis pemilihan panitia seleksi (pansel), dan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tersedia pula borang isian penanganan kekerasan seksual dan instrumen evaluasi pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Menurutnya, dari pemantauan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi cukup efektif mencegah tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Terbukti, korban kekerasan seksual berani berbicara dan melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami setelah diterbitkannya Permendikbudristek tersebut. "Dan beberapa pelaku yang terbukti bersalah telah mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,”pungkasnya.(ANT/E2)

Dampak Kekerasan Seksual Pengaruhi Proses Belajar

Hentikan Dukungan ke Pengemis Online

Program MBKM dan Enterpreneur Prioritas Jadi Rektor Unila

Nur Jannah

Program MBKM dan Enterpreneur Prioritas Jadi Rektor Unila

Penurunan Harga Kedelai Belum Sesuai Harapan

20 Warung Terima Pinjaman Modal Tanpa Bunga

Lukas Enembe Diduga Sokong Kelompok Separatis

Kejaksaan Dampingi Pemda Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 20 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 21 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 23 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 22 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 24 April 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi