UMAR ROBANI
KEMENTERIAN Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin Covid-19.
Survei berlangsung pada 19-30 September 2020 dengan tujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.
Pada pelaksanaannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115 ribu orang, dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota, atau 99% dari seluruh kabupaten/kota.
Hasil survei menunjukkan tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin Covid-19, dan dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19.
Namun, tingkat penerimaan berbeda-beda di setiap provinsi. Hal ini dilatarbelakangi status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, serta wilayah.
Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin misalnya, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19.
Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin Covid-19. Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin Covid-19.
“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin Covid-19 dan bersedia menerimanya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Jakarta, Selasa (17/11).
Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak. Dari 7% responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.
Ia menjabarkan saat ini pemerintah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin Covid-19. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.
Sembari menunggu ketersediaan vaksin di Tanah Air, Oscar menyebutkan kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin Covid-19 terus dilakukan kepada masyarakat.
“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling tepercaya di masyarakat,” ujarnya.
Segi Geografis
Selanjutnya, dari segi geografis. Provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75%, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan.
Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46%. Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Maluku.
Senada dengan Oscar Primadi, Ketua ITAGI Sri Rezeki S Hadinegoro mengatakan masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk segera mengakhiri pandemi Covid-19.
“Masyarakat jelas bersedia untuk divaksinasi untuk memutuskan rantai penularan,” kata Sri Rezeki.
Kendati mayoritas menerima vaksin Covid-19, selain kepastian mengenai aspek keamanan dan kehalalan, Sri menekankan pemerintah perlu memperhatikan harga vaksin Covid-19 mandiri agar bisa terjangkau bagi semua kalangan. Dengan begitu, masyarakat luas dapat mengakses vaksin dan upaya memutus mata rantai Covid-19 bisa tercapai.
“Namun kita harus memastikan bahwa vaksin terjangkau untuk semua orang, apa pun status ekonomi mereka, karena diperlukan cakupan imunisasi yang tinggi. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” ujarnya.
Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan hasil survei ini akan digunakan untuk mengembangkan strategi vaksinasi Covid-19 yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi khusus yang memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang keamanan dan efektivitas vaksin.
“Temuan dari survei ini menggembirakan dan akan membantu kami membangun kebijakan yang tepat untuk vaksinasi Covid-19. Namun, vaksin saja tidak akan mengakhiri pandemi,” kata perwakilan UNICEF Debora Comini.
“Kita juga perlu terus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik jika ingin keluar dari krisis ini dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujarnya. (MI/S1)
