WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta Pemerintah fokus pada upaya untuk membangun kesadaran protokol kesehatan (prokes) di masyarakat. Bukan justru terlibat dalam perdebatan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
“Kebijakan itu bukan untuk diperdebatkan melainkan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk melindungi diri, keluarga dan sesama dari ancaman virus korona,” tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (19/7).
Menjelang berakhirnya masa pemberlakuan PPKM darurat tahap pertama pada 20 Juli 2021, kata Legislator Partai NasDem yang akrab disapa Rerie, muncul berbagai perdebatan tentang perlu tidaknya perpanjangan PPKM darurat dengan beragam argumentasi yang terkadang cenderung kontraproduktif.
“Padahal, tidak sulit untuk memastikan apakah PPKM darurat diperpanjang atau tidak, bila semua pihak berbicara berlandaskan data, baik data perkembangan kasus baru harian maupun data-data hasil kajian secara saintifik oleh para pakar yang berkompeten,” ujarya.
Ia berharap seluruh energi dan perhatian publik ditujukan pada upaya-upaya nyata untuk menanggulangi laju penularan virus korona. Semua elemen masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan serta mengindahkan setiap larangan dan pembatasan aktivitas.
“PPKM darurat hanyalah alat untuk menertibkan. Berhasil tidaknya sangat ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat,” tegas Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerintah tidak perlu gamang untuk memastikan perpanjangan PPKM darurat bila data-data yang dihimpun selama ini menunjukkan bahwa kebijakan itu perlu dilanjutkan. Sebaliknya, jika dinilai tidak efektif dalam menekan laju penularan covid-19, tidak perlu dipaksakan untuk diperpanjang.
Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, Sabtu (17/7), mewanti-wanti bahwa keputusan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut akan diteruskan atau tidak, diperlukan perhitungan yang matang.
“PPKM Darurat diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul sangat sensitif sehingga harus diputuskan dengan pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru,” ujar Jokowi. (IKZ/S1)
