PENINGKATAN kasus Covid-19 selama beberapa hari ini perlu menjadi perhatian serius dalam penanganannya. Epidemiolog Dicky Budiman menyatakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro jangan dilakukan setengah-setengah alias tanggung. Hal itu dilakukan agar aturan tersebut nantinya bisa membuahkan hasil baik bagi penanganan Covid-19 di Indonesia yang kini tengah melonjak.
“PPKM mikro bisa, asal dikerjakan dengan konsisten dan implementasinya benar. Selain itu harus ada mekanisme monitoring yang menjamin kualitas pelaksanaan,” kata Dicky saat dihubungi, Rabu (23/6).
Ia menyatakan belajar dari kejadian sebelumnya, PPKM mikro sebenarnya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan pada penurunan kasus Covid-19. Namun demikian, kata Dicky, apabila PPKM mikro kembali dijalankan, pemerintah harus memastikan aturan tersebut berjalan konsisten di lapangan.
“Ini harus benar-benar konsisten dalam pelaksanaan dan pemantauannya. Misalnya aturan WFH 75% bagaimana memastikan ini? Kalau ada anak buah yang tetap diperintahkan untuk masuk oleh atasannya, ini bagaimana pengawasannya? Ada enggak mekanismenya? Selama ini kan hal semacam itu banyak terjadi sehingga PPKM mikro enggak efektif,” ujar Dicky.
Selain melaksanakan PPKM mikro secara total, Dicky juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan 3T, khususnya testing. Agar kasus-kasus baru cepat ditemukan dan dapat segera ditangani sebelum menjadi parah.
“Selain itu tingkatkan vaksinasi. Tempatkan masyarakat sebagai subjek, jangan hanya menyajikan data berapa banyak masyarakat yang telah divaksin, tapi juga masyarakat harus tahu kalau angka vaksinasi kita masih rendah dan jauh dari target,” ujar Dicky. (MI/R5)
