Berantas Tuntas Kartel Minyak Goreng

INDONESIA sejatinya adalah raja diraja sebagai penghasil terbesar minyak sawit mentah (CPO) di dunia. Dengan produksi lebih dari 50 juta ton pada 2021, negeri ini memasok 50% kebutuhan minyak sawit dunia. Sungguh ironis, dalam tiga bulan terakhir, para ibu rumah tangga dan pedagang yang berhubungan dengan minyak goreng harus menjerit dengan mahalnya minyak goreng di pasaran. Harga barang yang membuat makanan gorengan menjadi lebih kriuk itu melejit di luar kewajaran. Dengan uang Rp12 ribu tidak bisa lagi untuk mendapatkan seliter minyak curah. Pun dengan minyak goreng kemasan yang harganya turut melambung. Kepanikan melanda ibu-ibu rumah tangga dan para pedagang karena harus merogoh kantong lebih dalam lagi. Kenaikan harga kian mencekik leher di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih benar karena pandemi Covid-19. Pemerintah pun mengintervensi situasi agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang berjalan. Presiden Joko Widodo menargetkan mengguyur 1,2 miliar liter minyak goreng dengan kemasan sederhana buat menjaga stabilitas harga di pasaran. Minyak goreng kemasan dengan banderol Rp14 ribu per liter diguyur ke 34 provinsi di Tanah Air. Di Lampung, sejak pertama kali pasar murah minyak goreng satu harga Rp14 ribu per liter selalu diserbu para ibu rumah tangga. Demikian juga di ritel-ritel yang selalu penuh dengan emak-emak untuk bisa mendapatkan seliter atau dua liter minyak goreng. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempersiapkan dana Rp7,6 triliun dalam menjamin ketersediaan minyak goreng satu harga tersebut. Biaya sebesar itu untuk penyediaan 250 juta liter minyak goreng per bulan bagi masyarakat. Dalam setiap krisis yang menyangkut permasalahan komoditas pangan, termasuk minyak goreng, selalu ada peluang yang kerap dilakukan spekulan. Permainan yang ingin mengeruk untuk keuntungan pribadi ini tak pernah sepi saban ada proyek. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menyebut kebijakan minyak goreng murah rawan penyelewengan oleh pengusaha culas. Penimbunan dan mengoplos untuk menjual ke daerah lain atau kondisinya terburuk, pengusaha culas menjualnya ke luar negeri dengan harga tinggi, sangat mungkin terjadi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mengendus indikasi adanya permainan kartel dengan melejitnya harga minyak goreng. Perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar minyak goreng dalam negeri diduga mengatur kenaikan harga secara bersamaan. KPPU Kantor Wilayah (Kanwil) II di Lampung menaikkan status kajian minyak goreng itu pada penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diatur UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jika terbukti menimbun bahan pokok itu, sanksi denda minimal Rp1 miliar menanti para spekulan licik itu. Kita sepakat pemerintah akan berupaya memberantas perilaku lancung yang sangat mengganggu di tengah pemulihan ekonomi yang sedang digencarkan. Kemaslahatan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan segelintir orang yang biasa menari di atas penderitaan orang lain. Selain aparat pemerintah, peran serta masyarakat yang notabene sebagai konsumen sangat penting. Turut mengawasi peredaran minyak goreng akan menjadi sumbangsih dalam menjaga stabilitas di pasaran. Bijak membeli sesuai kebutuhan, tidak perlu berlebihan dengan cara memborong, juga amat membantu meringankan kesulitan yang lain. Episode kekisruhan soal minyak goreng yang menjadi hajat hidup orang banyak harus berakhir. Jangan lagi harga minyak goreng dipermainkan semau-maunya. Pandemi Covid-19 sudah sangat menyulitkan kehidupan masyarakat. Jangan lagi meroketnya harga minyak goreng menambah beban di tengah perekonomian yang masih serbasulit ini. Masyarakat harus bisa menikmati renyahnya makanan yang digoreng dengan minyak goreng. Jangan beri peluang kartel atau spekulan memainkan pion-pionnya untuk memuaskan nafsu mengeruk keuntungan pribadi secara culas.

Sebelum Terlambat

BUMDes Tidak Boleh Saingi UMKM

Delima Natalia Napitupulu

BUMDes Tidak Boleh Saingi UMKM

The Godfather

Galian SPAM Sebabkan Kemacetan

Daerah PPKM Level 2 Diizinkan Gelar PTM Terbatas 50%

Rencana PTM pada 7 Februari di Bandar Lampung Dibatalkan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 April 2026

Opini

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 04 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 05 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 01 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi