Menjaga Kesetaraan dalam Pemilihan

Nanang Trenggono Ketua KPU Provinsi Lampung MERUJUK pada PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia (disebut pemilihan) dilaksanakan pada 23 September 2020. Selain itu, sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Serentak yang menjadi basis peraturan KPU, dapat dipastikan tidak ada perubahan signifikan terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilihan serentak 2020. Sebab, anggota DPR RI periode 2019—2024 baru dilantik pada bulan Oktober 2019 ini, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan perubahan/revisi UU No. 10 Tahun 2016. Demikian pula dengan PKPU yang mengatur jadwal penyelenggaraan yang memuat dua tahapan pokok dengan jelas, yakni tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Bahkan, sengketa hasil pemilihan, kegiatan evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian dari penyelenggaraan. Regulasi telah memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemilihan 2020. Tentu, menjadi modal dan kemudahan bagi jajaran penyelenggara. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, baik dalam menghadapi persoalan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan maupun prestasi yang sudah diraih, ada satu tema penting yang harus ditingkatkan kualitasnya, yakni menjaga prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan. Mengapa? Bila tidak ada perubahan krusial konstruksi perundang-undangan, pada tahun 2024 akan dilaksanakan secara nasional pemilu dan pemilihan secara bersamaan. Artinya, ada tujuh surat suara: presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota. Pekerjaan demokrasi kolosal ini tentu memerlukan persiapan matang. Tidak hanya bertumpu faktor teknik penyelenggaraan, tetapi juga terciptanya kondisi yang demokratis sebelumnya. Salah satu yang penting adalah kondisi, proses, dan hasil pemilihan serentak 2020 dapat menampilkan kinerja yang demokratis, jujur, dan adil. Kesetaraan Kunci Keberhasilan Mengapa dalam pemilihan 2020 kesetaraan menjadi kata kunci keberhasilan perjalanan demokratisasi, baik secara nasional maupun lokal? Berdasarkan pengalaman sekian waktu, baik dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pemilihan), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pada sisi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, sudah memiliki bekal sikap profesional dalam teknik penyelenggaraan. Namun, masih juga ditemukan indikasi mengalami kesulitan untuk menjaga integritas, terutama dalam menghadapi intervensi, intimidasi, kepentingan, atau hubungan kedekatan. Relasi penyelenggara dengan para pihak dalam konteks senioritas organisasi luar, hubungan kedekatan pribadi, sosial dan relasi politik, serta harapan dan kepentingan masih dapat menjadi faktor yang menyulitkan penyelenggara dalam menentukan pilihan dan mengambil sikap. Walaupun demikian, kadar persoalan ini masih dapat dikendalikan baik secara personal ( self control ) maupun oleh keberadaan lembaga penyelenggara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua, dari sisi peserta pemilu dan pemilihan. Masih kuat anggapan dan keyakinan bahwa proses pemenangan itu semata-mata dipengaruhi oleh faktor uang/modal. Selain itu, peserta dalam mengekspresikan cita-citanya untuk memenangkan kursi atau kedudukan kepala daerah dilakukan dengan segala cara dan jor-joran, mendahului jadwal, memanfaatkan birokrasi sampai level terbawah, pemanfaatan pola, dan perilaku politik klientelisme seperti iming-iming atau bentuk-bentuk benefit kepada kelompok-kelompok masyarakat agar memberikan dukungan, praktik politik uang kepada pemilih secara masif, gambar bertaburan sebelum masa kampanye, pemanfaatan organisasi dan institusi keagamaan, atau perilaku pemenangan yang berlebihan lainnya. Pola perilaku pemenangan berlebihan ini dibentuk banyak faktor dan bisa dicegah atau diminimalisasi oleh penyelenggara, baik unsur KPU maupun Bawaslu, dengan peranannya masing-masing. Namun, tidak semua perilaku politik pemenangan dapat dikendalikan oleh penyelenggara. Dalam hal ini, perlu sinergi antarkelembagaan seperti aparat keamanan, unsur pemerintah, atau penegak hukum. Kompetisi yang tak memenuhi prinsip kesetaraan dapat membawa implikasi politik antarlembaga, ketidaknormalan hubungan kelembagaan ideal, serta dendam politik pribadi dan kelompok. Begitu pula para pihak yang berkepentingan dengan proses pemilihan seperti para peserta sendiri, partai politik, atau kesadaran para pihak yang memberikan bantuan uang/modal pemenangan untuk bersama-sama menjaga dengan sungguh-sungguh kesetaraan pemilihan dan tetap berlangsung secara dinamis. Ketiga, institusi dan organisasi pemikir/intelektual seperti kampus/perguruan tinggi dan lembaga survei. Para akademisi dapat melancarkan atau melontarkan gagasan yang lebih luas terkait upaya menjaga kesetaraan dalam dinamika pemilihan. Kritik tidak hanya dikemukakan mengikuti tahapan dan teknik penyelenggaraan, tetapi bisa menjaga proses Pemilihan berjalan dengan adil dan setara sehingga meningkatkan kualitas keterpilihan kepala daerah yang akan mendapatkan amanah pemilih. Kemudian, lembaga survei tidak menjadi penghambat demokrasi dengan melakukan transaksi jual beli informasi tentang tingkat popularitas dan elektabilitas para calon yang akan berlaga dalam pemilihan 2020. Terlebih, lembaga survei melakukan riset motivasi pemilih dalam menentukan keputusan memilih didorong pada faktor uang. Lalu, informasi motivasi uang dalam memilih dijual belikan kepada para calon dengan disertai dengan pemetaan wilayah secara rinci daerah-daerah yang akan dibagikan uang untuk pemilihan. Bila tidak ada kesadaran dan pencerahan akan pentingnya menciptakan kondisi yang setara dalam pemilihan, dapat berimplikasi hukum, politik, dan dendam politik berkepanjangan. Mekanisme hukum yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat sudah disediakan yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, tidak selalu setiap perhelatan pemilihan kepala daerah harus diselesaikan di MK. Alangkah indah bila akhir pemilihan itu ditandai ketika ditetapkan pasangan calon terpilih oleh penyelenggara dan proses berikutnya atau pelantikan berjalan dengan lancar. Selain itu, proses kompetisi yang berjalan tidak memenuhi prinsip kesetaraan dapat membawa implikasi politik antarlembaga, ketidaknormalan hubungan kelembagaan ideal, serta dendam politik pribadi dan kelompok. Akhirnya dapat merusak lebih dalam hubungan antartokoh atau lebih jauh antara kelompok secara sosial politik. Hal ini tentu tidak menjadi kondisi yang menentukan bagi upaya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Padahal, dalam kurun waktu sejak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD di tahun 2002 hingga sekarang tahun 2019, Lampung sudah dapat menanggulangi dan melepaskan diri dari cengkeraman konflik antartokoh/elite dan antarkelompok. Artinya, diperlukan waktu sepanjang 17 tahun bagi Lampung keluar dari konflik elite dan antarkelompok-kelompok sosial. Kini masa untuk meraih momentum pembangunan. Pilkada 2020 Tanggal 23 September 2020 adalah hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Sebenarnya, penyelenggaraan pemilihan 2020 adalah putaran kedua setelah pada putaran pertama dilaksanakan pada tahun 2015 di wilayah-wilayah yang sama. Jadi, penyelenggara dan masyarakat sudah memiliki pengalaman bersama dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, pengalaman buruk dan negatif harus menjadi pelajaran berharga untuk diperbaiki dan tidak terulang pada pemilihan serentak periode kedua tahun 2020. Di samping itu, success stories yang sudah dicapai dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada keberhasilan-keberhasilan lainnya sehingga menjadi modal pelaksanaan pembangunan. Selain itu, perlu diketahui bahwa setelah pemilihan serentak tahun 2015 pada periode pertama, pada tahun 2017 di Provinsi Lampung juga sudah dilaksanakan pemilihan serentak di lima kabupaten. Masa jabatan (AMJ) bupati dan wakil bupati terpilih akan berakhir pada tahun 2022. Tentu, pada 2022 tidak akan dilaksanakan pemilihan serentak di lima kabupaten itu, tapi ditunjuk dan ditetapkan pejabat sementara (pjs) kepala daerah yang memiliki masa jabatan dua tahun sampai dengan tahun 2024. Pejabat sementara memiliki keterbatasan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menjadi faktor yang tidak menguntungkan bagi pembangunan khususnya di lima kabupaten dan umumnya di Provinsi Lampung yang masih terbatas anggaran belanja pembangunannya dan memerlukan percepatan pembangunan. Banyaknya faktor yang sudah dipaparkan secara keseluruhan memengaruhi proses penyelenggaraan ideal pemilihan serentak 2020. Maka, pilihan terbaik untuk menjaga kesetaraan, kejujuran, dan keadilan penyelenggaraan pemilihan terletak di pundak penyelenggara dan masyarakat secara bersama-sama.

Menjaga Kesetaraan dalam Pemilihan

Edisi Minggu, 25 Agustus 2019

Pembangunan Pekon di Lambar Terus Meningkat

Chairil Anwar

Pembangunan Pekon di Lambar Terus Meningkat

Sanksi Tegas Menanti Pelindung Truk Batu Bara

Kumpul Bareng Momen Pererat Silaturahmi Antarwarga

Warga Mesuji Diajak Tidak Bakar Lahan

Puncak Kemarau, 392 Ha Tanaman Padi Kekeringan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Opini

Koran Digital lampung Post, Edisi Selasa, 19 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 20 Mei 2026

Kanker Payudara dan Ketimpangan Layanan Kesehatan

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 19 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi