HYPOTETIC dalam konteks penyusunan kabinet merujuk pada pendekatan spekulatif atau perkiraan yang digunakan untuk membentuk kabinet berdasarkan serangkaian faktor atau asumsi yang belum tentu terjadi, tetapi dianggap mungkin terjadi. Ini berarti, penyusunan kabinet didasarkan pada skenario-skenario teoritis yang memperhitungkan aspek-aspek, seperti kekuatan partai politik, kompetensi profesional, representasi regional, gender, loyalitas, dan prioritas kebijakan pemerintah yang telah dijanjikan selama kampanye.
Dalam penyusunan kabinet secara hypotetic, presiden terpilih akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan pembagian posisi menteri akan dilakukan, siapa saja yang akan mengisi posisi tersebut, serta bagaimana komposisi kabinet ini dapat mencerminkan keseimbangan politik dan sosial yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pendekatan hypotetic ini akan sangat membantu presiden membayangkan berbagai kemungkinan struktur kabinet sebelum mengambil keputusan secara final sehingga dapat dipertimbangkan secara matang dari berbagai sudut pandang.
Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Indonesia niscaya akan melalui sebuah proses perhitungan yang matang dan komprehensif terhadap susunan kabinet yang akan menjadi pembantu-pembantunya. Menurut penulis, setiap posisi menteri akan dipertimbangkan dengan cermat mengingat kabinet merupakan tim yang akan menjalankan program-program pemerintahan Prabowo dan memastikan kebijakan yang dirancangnya dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pembantunya pada jajaran kabinet yang dibentuk.
Dengan kata lain, penyusunan kabinet oleh Presiden Terpilih selalu melibatkan berbagai pertimbangan strategis dan politis, yang bisa dirumuskan dalam basis hypotetic di atas. Dalam konteks ini, basis hypotetic biasanya mengacu pada skenario-skenario teoritis yang digunakan untuk memproyeksikan bagaimana posisi menteri dalam kabinet akan dibagi berdasarkan berbagai faktor kunci.
Dalam penyusunan kabinet oleh seorang presiden terpilih, hitung-hitungan berupa hypothetic pasti akan selalu melibatkan serangkaian pertimbangan politik, intervensi, dan strategi yang kompleks. Proses ini mencakup pendistribusian dan pengalokasian kekuasaan di antara partai-partai pendukung. Tentu saja ini semua didasarkan atas pertimbangan sebagai upaya Presiden Terpilih untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan antara kepentingan partai politik yang berkoalisi dan kepentingan kelompok “masyarakat” tertentu.
Hypotetic Penyusunan Kabinet
Dalam konteks hypotetic penyusunan kabinet ada beberapa aspek penting yang akan menjadi pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah koalisi partai politik yang mendukung Prabowo dalam proses Pemilihan Presiden 2024. Sudah dapat dipastikan koalisi parpol yang mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres akan menjadi pertimbangan utama untuk mengisi posisi dalam struktur kabinet yang akan dibentuk.
Secara faktual, biasanya setiap partai koalisi akan diberikan dan mendapatkan jatah kursi di kabinet berdasarkan kontribusi mereka dalam pemilu. Partai yang memiliki pengaruh besar dan berkontribusi dalam memberikan perolehan suara yang signifikan, seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sudah dapat dipastikan akan mendapatkan posisi strategis di kabinet. Begitu juga partai pendukung lainnya, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur ada kemungkinan akan diberikan posisi juga walaupun porsinya secara kuantitas dan kualitas tidak sama dengan empat partai besar di atas.
Atau bisa jadi partai politik di luar pendukung Presiden Terpilih akan mendapatkan jatah kursi menteri pada kabinet atau jabatan setingkat menteri berdasarkan negosiasi politik yang dibangun pasca-terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024-2029, seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Walaupun pada perkembangan terakhir, Partai Nasdem menurut Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim menyatakan bahwa partai dengan jargon “restorasi” ini memutuskan tak mau memasukkan kadernya ke dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Atas pertimbangan banyak hal, kami memutuskan untuk tidak masuk ke dalam Kabinet.”
Secara hypotetic, pertimbangan lain yang juga akan dimainkan oleh Prabowo untuk menyusun struktur kabinetnya, menurut penulis, adalah kompetensi profesional. Pertimbangan ini biasanya menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan beberapa posisi menteri, terutama di kementerian yang membutuhkan keahlian teknis dan khusus, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
Hypotetic berikutnya yang akan menjadi pertimbangan Presiden untuk menyusun kabinetnya adalah representasi regional. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama, memerlukan kabinet yang mencerminkan pluralitas tersebut. Dengan demikian, penyusunan kabinet Prabowo Subianto kemungkinan juga akan memperhatikan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, guna menjaga keseimbangan geopolitik dan mencegah munculnya ketegangan sosial di antara daerah-daerah tertentu.
Selain itu, representasi gender dan generasi juga tidak kalah penting. Dalam era modern, ada dorongan kuat untuk memastikan kesetaraan gender di kabinet serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk turut serta dalam pemerintahan. Prabowo mungkin akan menempatkan tokoh-tokoh muda dan wanita yang berprestasi di beberapa posisi kunci sebagai bagian dari strategi modernisasi pemerintahan.
Arend Lijphart dengan teori “Consociational Democracy” mengatakan bahwa negara yang memiliki masyarakat yang terfragmentasi secara etnis, agama, atau regional dapat mempertahankan stabilitas politik dengan menerapkan pemerintahan berbagi kekuasaan (power-sharing). Dalam teori ini, representasi regional adalah kunci untuk menjaga keseimbangan politik, terutama di negara-negara yang memiliki keragaman yang tinggi. Lebih lanjut, Lijphart berpendapat bahwa dengan memberikan representasi kepada kelompok regional atau etnis dalam kabinet, negara dapat mencegah ketegangan dan konflik antara kelompok yang berbeda.
Selanjutnya, hypotetical penyusunan kabinet juga akan didasarkan pada visi dan misi Prabowo selama masa kampanye. Fokus utama Prabowo, seperti penguatan sektor pertahanan, kedaulatan pangan, energi, dan pembangunan infrastruktur akan memengaruhi pemilihan menteri. Ia akan cenderung memilih menteri-menteri yang sejalan dengan prioritas utamanya dan memiliki visi yang sama untuk mendukung pencapaian tujuan nasional.
Keuntungan Pendekatan Hypotetic
Berbagai keuntungan dari hypothetic penyusunan kabinet dapat dilihat dari berbagai manfaat yang dimunculkan. Keuntungan pertama adalah dalam kerangka menjaga penyusunan kabinet yang lebih terstruktur dan terukur. Dengan menggunakan pendekatan hypotetic, penyusunan kabinet dapat dilakukan secara terukur karena berdasarkan skenario-skenario dan faktor-faktor yang sudah diprediksi sebelumnya.
Hal ini memungkinkan presiden terpilih untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan prioritas pemerintahan, sambil mempertimbangkan keseimbangan politik, kompetensi, dan representasi.
Kebaikan kedua dari penggunaan hypotetic sebagai basis penyusunan kabinet, menurut penulis, adalah meminimalkan terjadinya ketidakstabilan Politik. Mengapa demikian? Jawabannya karena hitung-hitungan hypotetic kabinet dengan membagi kursi menteri berdasarkan kekuatan politik dan pengaruh partai koalisi, penyusunan kabinet bisa mengurangi potensi konflik politik di dalam koalisi maupun dengan oposisi. Jika partai-partai koalisi mendapatkan jatah yang proporsional, stabilitas politik dapat terjaga karena setiap partai merasa terwakili dalam pemerintah.
Penggunaan hypotetic sebagai dasar penyusunan Kabinet akan memberikan keuntungan dalam hal memastikan kompetensi dan profesionalisme. Dengan pendekatan hypotetic, beberapa kementerian kunci dapat diisi oleh tokoh profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang masing-masing. Ini memungkinkan pemerintahan lebih fokus pada kinerja dan efektivitas, karena posisi-posisi teknis ditempati oleh orang-orang yang berkompeten.
Pendekatan hypotetic dalam penyusunan kabinet akan sangat memungkinkan terjadinya akomodasi kepentingan regional. Dalam konteks ini, representasi regional yang diperhitungkan dalam skenario hypotetic penyusunan kabinet memungkinkan pemerintah untuk lebih inklusif dan menjaga keseimbangan geopolitik. Ini juga meningkatkan legitimasi politik karena daerah-daerah merasa terwakili dalam pemerintahan pusat. Penulis meyakini bahwa daerah-daerah dengan populasi besar atau sumber daya strategis, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua mendapatkan representasi di kabinet sehingga Presiden dianggap memperhatikan kepentingan mereka.
Keuntungan berikutnya yang dapat dirasakan melalui pendekatan hypotetic, presiden terpilih bisa memastikan bahwa kabinetnya mencerminkan berbagai kelompok pemilih yang mendukungnya. Ini bisa meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintahan karena kelompok-kelompok yang penting merasa terwakili. *
