Perlukah Penilaian Kepatuhan Dilakukan Ombudsman Setiap Tahun?

Atika M Oktakevina Asisten Muda pada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung KEMBALI, zona hijau, merah, serta kuning menghiasi akhir dan awal tahun. Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil penilaian kepatuhan tahun 2021 pada 29 Desember 2021 yang diikuti oleh rilis hasil penilaian oleh seluruh kantor perwakilan Ombudsman, termasuk perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung. Hasil penilaian tahun ini diperoleh 10 pemerintah daerah masuk zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dan enam pemerintah daerah masuk zona kuning (tingkat kepatuhan sedang). Tahun ini, 16 pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Lampung memang tidak mencetak zona merah (zonasi yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah). Namun, menarik karena beberapa di antara pemerintah daerah yang sebelumnya telah meraih zona hijau, tahun ini justru harus mendarat di zona kuning. Penilaian kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik telah dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh kantor perwakilan Ombudsman sejak 2013. Bahkan, pelaksanaannya menjadi salah satu pengejawantahan visi-misi Presiden Joko Widodo dalam RPJMN 2020—2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), transformasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu dari tujuh agenda pembangunan sesuai arahan Presiden. Bahkan, strategi pembangunan berupa peningkatan kapasitas daerah otonom dalam pelaksanaan desentralisasi, salah satunya ditujukan pemenuhan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Merasa Gerah Beberapa penyelenggara negara yang tak lain adalah penyelenggara pelayanan publik mungkin merasa gerah dengan adanya label zona merah dan kuning. Beberapa penyelenggara yang sudah pernah berada di zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi pada penilaian kepatuhan tahun sebelumnya juga bertanya-tanya mengapa pada 2021 nilai yang diperoleh bisa menurun? Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, perlukah penilaian kepatuhan dilaksanakan berulang atau bahkan di setiap tahun? Apalagi jika zonasi yang dipredikatkan kepada penyelenggara seolah menjadi label yang memberikan penghakiman atas baik atau buruknya pelayanan publik dari sebuah penyelenggara? Penilaian kepatuhan tahun 2021 memiliki beberapa batasan di antaranya, pertama, penilaian dilakukan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik yang bersifat tangible atau terlihat. Variabel ini adalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat selaku pengguna layanan, seperti ketersediaan persyaratan, mekanisme, jangka waktu, tarif/biaya, produk pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana prasarana umum dan sarana prasarana untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus, ketersediaan maklumat pelayanan, termasuk evaluasi pelayanan dalam bentuk sarana pengukur kepuasan pelayanan. Ketersediaan variabel tersebut harus terlihat dan dapat diakses oleh pengguna layanan. Oleh sebab itu, tidak semua komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjadi variabel dalam penilaian ini. Kedua, penilaian kepatuhan (selain pada kantah dan polres selaku instansi vertikal di daerah), difokuskan terhadap pelayanan administrasi dari empat bidang/urusan wajib yang sekaligus merupakan pelayanan dasar pada pemerintah daerah, yaitu perizinan, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Manual dan Digital Penilaian kepatuhan yang telah dilaksanakan Ombudsman sejak 2013 sampai saat ini tentu selalu mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sebagaimana layaknya suatu penyelenggaraan program sebuah lembaga negara. Salah satu yang berbeda di tahun ini adalah Ombudsman menilai pemenuhan standar pelayanan publik dari dua platform, yaitu manual dan digital. Ombudsman memberikan apresiasi lebih dalam bentuk poin nilai yang sedikit lebih tinggi dalam hal penyelenggara mampu memenuhi standar pelayanan berbasis platform digital. Hal itu sebagaimana amanah Presiden dalam Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jika kembali pada pertanyaan di atas, tentunya saya memandang bahwa penilaian kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik penting untuk dilakukan berulang. Penilaian ini akan menguji komitmen kepala daerah selaku pimpinan pada pemerintah daerah atas beberapa hal. Pertama, mampukah kepala daerah secara konsisten berkomitmen memastikan seluruh timnya memenuhi standar pelayanan untuk pelayanan publik pada setiap lini? Tidak terfokus hanya pada beberapa bidang/urusan yang banyak diakses oleh masyarakat, tetapi juga semua bidang/urusan yang menjadi kewenangannya? Penilaian kepatuhan oleh Ombudsman bisa saja beranjak atau bertambah dari satu bidang/urusan ke bidang/urusan lainnya dalam penilaian kepatuhan tahun 2022, sesuai dengan batasan penilaian kepatuhan pada 2022. Bahkan, bisa saja, Ombudsman akan merambah tidak saja pelayanan administrasi publik, tetapi juga mencakup pelayanan jasa publik dan barang publik. Komitmen kepala daerah akan terlihat manakala pemerintah daerah yang ia pimpin siap dengan pemenuhan standar pelayanan untuk setiap bidang/urusan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya. Kedua, mampukah kepala daerah memastikan seluruh timnya untuk terus update terhadap setiap perubahan regulasi? Perubahan regulasi akan berdampak tidak hanya terhadap perubahan pelayanan publik yang menjadi kewenangan mereka. Namun, akan sampai kepada cara penyajian standar pelayanan yang harus menyesuaikan tuntutan zaman (misalnya: penggunaan platform digital). Ketiga, mampukah kepala daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan standar pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik? Meskipun hal ini tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian, evaluasi standar pelayanan dibutuhkan dan menjadi salah satu langkah lebih lanjut usai pemenuhan standar pelayanan. Sebab, terdapat celah evaluasi standar pelayanan publik tidak hanya ketika terjadi perubahan regulasi di atasnya, tetapi juga ketika standar pelayanan yang ada dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Misalkan, peraturan memberikan ruang bahwa sebuah pelayanan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja? Seorang kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam pelayanan publik tentu akan mengupayakan pelayanan secepat mungkin untuk satu tujuan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ketiga hal tersebut, menjadi jawaban mengapa penilaian kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan setiap tahun. Sebagaimana layaknya masyarakat pengguna layanan, kehadiran Ombudsman selaku penilai layaknya kehadiran masyarakat yang mengakses pelayanan publik, yang tidak dapat ditebak dan dapat hadir kapan saja tanpa harus berkabar kepada penyelenggara. Saya pribadi berharap. Sang peraih zona hijau tidak jemawa, tetapi peraih zona kuning dan zona merah pun hendaknya tidak merasa paling sengsara. Bahwa, hasil penilaian kepatuhan adalah salah satu pengingat ketika sebuah pemerintah daerah ataupun penyelenggara pelayanan publik lainnya harus terus berupaya untuk berbenah. Perubahan dan penyempurnaan adalah suatu keniscayaan dalam setiap proses, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik. Semoga setiap kepala daerah dan penyelenggara pelayanan publik lainnya memiliki komitmen dan semangat untuk melakukannya dengan konsisten. (*)

Perlukah Penilaian Kepatuhan Dilakukan Ombudsman Setiap Tahun?

Penilaian kepatuhan yang telah dilaksanakan Ombudsman sejak 2013 sampai saat ini tentu selalu mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun.

Adok, Kedudukan Adat Sekaligus Doa Masyarakat Lampung

Pelarian

ricky marly

Pelarian

Cegah Ledakan Kekerasan Anak

Booster dan Omikron

Pria Lansia Jadi Tersangka Pembalakan Liar

Oknum Guru Cabuli Siswa Dengan Dalih Pemeriksaan Fisik

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Opini

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 11 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 08 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 13 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 15 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi