Dewan Minta Pemkab Transparan soal Bantuan

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah lebih transparan ihwal masalah bantuan sosial. Pasalnya, di lapangan masalah tersebut cukup rawan. Mulai dari salah sasaran, kurang manfaat sampai kepada pemotongan. Dengan demikian, harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, khususnya OPD terkait. "Sebab, berdasar pada pengamatan kami di lapangan, selama ini hal-hal itu menyangkut sosial, cukup rawan. Oleh karena itu, harus transparan, mulai dari pemotongan sampai tidak tepat sasaran. Berikan penjelasan, apalagi saat Covid-19 seperti ini cukup banyak masyarakat membutuhkan," kata anggota DPRD Provinsi Lampung, Darul Hifni, saat kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten Lampung Utara di Balai Desa Karangwaringin, Selasa (6/10), dalam rangka menyerap aspirasi warga Kecamatan Tanjungraja. Menurutnya, masyarakat saat ini telah melek akan informasi, sehingga transparansi cukup dibutuhkan. Bukan hanya masalah bantuan sosial, melainkan program lainnya. Pihaknya siap mengakomodasi segala aspirasi masyarakat untuk dapat direalisasikan di lapangan. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan sampai tingkat pusat. Senada dikatakan anggota DPRD Lampura lainnya, Anton Sudarmono. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya berharap dapat bersama-sama menjalani pengawasan di lapangan, sehingga dapat dimanfaatkan secara baik di lapangan. "Jangan takut-takut, kalau ada pembangunan coba hampiri dan tanyakan. Mulai dari ketebalannya, berapa banyak material dipakai. Seperti pasir, aspal, dan batunya, jadi jangan lembek. Warga setempat, Misjon, menyebut keadaan infrastruktur pendukung perekonomian masyarakat di sana cukup memprihatinkan. Ia meminta wakil rakyat dapat mengakomodasi keinginan warganya. Sebab, selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus. "Di sini banyak hasil pertanian yang menjadi produk daerah, sehingga cukup mendukung perekonomian rakyat. Namun, keadaan penunjangnya masih minim. Kami tahu di daerah keadaannya begini sehingga meminta dapat diakomodasi. Bila perlu sampai di tingkat pusat," ujarnya. (FIT/D1)

Dewan Minta Pemkab Transparan soal Bantuan

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Syahroni di Tahan KPK

Covid-19 Musuh Bersama

Wandi Barboy

Covid-19 Musuh Bersama

Lara Janda Veteran Perang yang Rumahnya Diterjang Banjir

Minim Fasilitas Penyebab Warga Malas Cuci Tangan

DPRD Lampung Imbau Warga Disiplin

19 Hotel Disiapkan untuk Isolasi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 17 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 16 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 13 Maret 2026

Pesibar Targetkan Booster 35% hingga Desember

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi