Subkontraktor Proyek Pasar Pulungkencana Dipertanyakan

AHMAD SOBIRIN

KETUA Komisi III DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) Paisol mempertanyakan keberadaan konsultan pengawas yang masuk subkontraktor pembangunan Pasar Modern Pulungkencana. Ia menilai terlibatnya konsultan dalam pengelolaan pekerjaan fisik bangunan patut dipertanyakan karena sudah menyalahi prosedur.

"Baru sekali ini saya temukan ada konsultan pengawas menjadi subkontraktor proyek. Ini tidak baik dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Paisol di ruang kerja, Selasa (29/9).

Ia mengaku subkontraktor bernama Eko diketahuinya sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan proyek pembangunan Pasar Pulungkencana yang dianggarkan dalam kegiatan dana pinjaman daerah sebesar Rp77 miliar. Kegiatan multiyears tersebut dikerjakan PT Brantas Abipraya, salah satu anak perusahaan BUMN.

"Awalnya saya dapat informasi dari pihak manajemen konstruksi (MK) subkontraktornya Eko saya kaget. Kenapa? Karena saya tahu dia kan konsultan pengawas dan selalu mendampingi Komisi III kalau turun di lokasi kegiatan," ujarnya.

Ia berharap Dinas PUPR dapat mengambil langkah cepat terkait masalah tersebut. "Ini ada apa kok, bisa subkontraktornya seorang pengawas. Ayolah, bangunan ini harus cepat selesai karena sudah molor kontrak jangan sampai bangunan megah ini menjadi sorotan," kata Paisol.

Ia mengaku munculnya nama Eko setelah seratusan pekerja melakukan mogok kerja. Hal tersebut dipicu karena belum dibayarkannya upah para pekerja di kegiatan tersebut. "Masak iya, kegiatan sebesar ini pembayaran upahnya ditunda-tunda. Ini yang salah subkontraktornya apa perusahaan induknya," ujarnya.

Terpisah, Eko mengakui dirinya menjadi subkontraktor dalam kegiatan pembangunan pasar tersebut. Ia menyatakan ditunjuknya dia menjadi subkontraktor, karena subkontraktor sebelumnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari PT Brantas Abipraya.

"Ya. memang saya subkontraktornya tapi saya hanya membantu teman. Terkait mogoknya pekerja memang uangnya belum keluar dari PT Brantas Abipraya," katanya.

Sebelumnya, Siswanto, warga Pulungkencana, mantan pekerja (tukang), datang mewakili rekan-rekannya mengadukan nasib mereka kepada kepala Tiyuh Pulungkencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah. Mereka berharap kepala Tiyuh Pulungkencana dapat memediasi para pekerja dengan pihak perusahaan yang mempekerjakannya.

"Yang kerja ini gabungan dari berbagai daerah, sekitar seratusan pekerja yang dulu setiap 13 hari selalu menerima upah. Tetapi, terakhir ini tidak ada kepastian kapan gajian, itu yang membuat mereka berhenti sementara," kata Siswanto, Senin (28/9).

Mendengar hal ini, Kepala Tiyuh Pulungkencana Hendarwan berjanji akan mendata dan berupaya memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya warganya yang menjadi pekerja di pembangunan Pasar Pulungkencana. (D1) sobirin@lampungpost.co.id

Subkontraktor Proyek Pasar Pulungkencana Dipertanyakan

IIB Darmajaya Pertahankan Predikat PTS Terbaik

Lurah Dukung Pembaruan IMB Menara BTS di Metro

Wandi Barboy

Lurah Dukung Pembaruan IMB Menara BTS di Metro

Nanang-Pandu Diduga Langgar Administrasi

Komunikasi Politik Daring Tarik Simpati

Arteta Akui Arsenal Kalah Kelas

Susah Payah Petani Kemaloabung Menjual Beras

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Opini

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 06 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 04 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 07 Mei 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 05 Mei 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi