Wartawan Lampung Post
HANYA kitab suci yang tidak bisa diubah. Apalagi direvisi. Karena ia adalah firman Tuhan yang berlaku hingga akhir zaman. Apakah itu Alquran, Injil, Zabur,Ttaurat, atau kitab suci agama bumi yang menjadi tuntunan umatnya. Tidak seperti halnya dengan undang-undang. Itu hasil kompromi yang dibuat manusia dengan tujuan dan kepentingan sesaat.
Di pengujung akhir masa tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), parlemen menyetujui direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada 5 September 2019. Persetujuan revisi itu gayung bersambut. Presiden Jokowi mengingatkan arti sebuah pencegahan dari pelanggaran hukum ketika pidato di depan parlemen pada 16 Agustus lalu.
Kepala Negara mengatakan keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur berapa banyak orang yang dipenjarakan atau kasus yang diangkat. Melainkan lebih diukur pada pencegahan dari sebuah pelanggaran hukum. Makin banyak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) haruslah dimaknai sebuah kegagalan dalam memberantas korupsi.
Hari ini banyak pejabat pembuat komitmen daerah mengundurkan diri, karena tidak mau mengambil risiko. Apalagi bersentuhan penggunaan dana. Akibatnya, anggaran tidak terserap secara sempurna. Sangat kontraproduktif memang. UU KPK menghambat pembangunan. Saat ini, koruptor ditangkapi membuat investor enggan datang ke Indonesia.
Penindakan korupsi dinomorsatukan ketimbang pencegahan. Sangat terasa memang di Lampung. Sudah tiga kepala daerah terjaring OTT. Hasilnya? Korupsi dipandang angin lalu! Ketika KPK memberikan peringatan keras bahwa Lampung berada di zona merah, hari itu juga KPK bersama-sama pejabat dan rakyat membenahi ruang remang-remang praktik korupsi.
Penindakan tidak membuat orang jera. Tapi pencegahan lebih pada orang berhati-hati melakukan korupsi. Itu mengapa UU KPK yang sudah berumur 17 tahun perlu direvisi karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah bedanya kitab suci agama dengan kitab undang-undang. Tidak perlu ngotot mengapa harus direvisi? Kehadiran KPK masih dibutuhkan.
Ada yang salah! Selagi penegak hukum mengedepankan penindakan, maka sepanjang itu pula korupsi terus tumbuh subur. Ruh pembentukan UU KPK itu untuk mencegah korupsi. Bukan sebaliknya. Inilah yang perlu diluruskan. Lembaga antirasuah superbody ditakuti. Tapi masih ada orang yang melakukan korupsi, juga menerima gratifikasi.
Dalam 10 tahun terakhir, KPK dipimpin orang-orang luar biasa–bernyali kuat memberantas korupsi. Banyak komisioner dan pegawai bekerja cakap, jujur, berani, berintegritas, serta reputasi yang baik di mata publik. Dan banyak alumnus KPK juga dikirim untuk membenahi lembaga yang korup.
Seperti Sekjen Kemenag M Yasin didatangkan dari KPK. Kepala BNN Heru Winarko diambil dari KPK. Juru bicara Istana Presiden, Johan Budi juga didrop dari Gedung Merah Putih di kawasan Kuningan. Artinya, alumus KPK memiliki integritas tinggi untuk memberantas korupsi tidak diragukan lagi!
***
Bapak bangsa Mohammad Hatta pernah berkata, “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan berbagi pengalaman. Ketika tidak jujur sulit untuk memperbaikinya.” Yang jelas, kejujuran–tidak korupsi bisa ditanamkan melalui doktrin dan praktik. Doktrin sangat berhubungan erat dengan kecerdasan emosional.
Itu mengapa, anak-anak bangsa masih ada pro dan kontra menyikapi revisi UU KPK. Sebagian berpendapat mengebiri lembaga antikorupsi, ada juga menumpulkan taji KPK. Di sisi lain, UU KPK tidak relevan lagi dengan zaman, serta menghambat daerah sehingga perlu disempurnakan lagi.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan kepada publik bahwa lembaga yang dipimpinnya berada di ujung tanduk. Juru bicara KPK Febri Diansyah juga berpendapat jika revisi itu terjadi, bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh, kemudian mati tanpa kuburan.
Narasi penolakan dibangun melalui unjuk rasa yang disampaikan pegawai KPK, elemen masyarakat, termasuk kalangan kampus. Revisi harus tetap berjalan. Presiden Jokowi mengingatkan revisi UU perlu dijaga, sehingga independensi KPK tidak terganggu.
Wapres Jusuf Kalla minta UU KPK direvisi sebagian dari usulan parlemen. Sebenarnya, apa yang perlu direvisi dalam UU KPK? Yakni penajaman pada kewenangan KPK dalam menagih Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pembentukan dewan pengawas, serta kewenangan KPK untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).
Dengan begitu, kata Kalla, lembaga antirasuah akan bekerja sesuai dengan aturan. Kerangka penegakan hukum pascarevisi memiliki kekuatan dan mampu bekerja lebih profesional. Dewan pengawas dibentuk bekerja lebih terarah. Tidak ada lagi orang sesuka hati ditangkap karena penyadapan.
Tidak perlu digalaukan karena banyak telepon pejabat yang disadap KPK. Calon pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengkritik penyadapan yang dilakukan secara berlebihan. Saat mengadili Ahmad Fathanah, terungkap sadapan telepon antara terdakwa dan wanita, tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi. KPK, kata hakim Tipikor ini, berlebihan.
KPK harus berbenah. Parlemen sudah memilih pimpinan KPK. Selanjutnya merevisi UU agar muruah penegakan antikorupsi tetap terjaga. Kerja KPK melakukan pencegahan haruslah seperti bola salju, ketimbang penindakan melalui OTT dan penyadapan telepon.
Ingat! Saat berada di hulu, KPK harus membenahi dan menyadarkan anak-anak bangsa untuk tidak melakukan korupsi. Di hilirnya, barulah KPK menindak orang yang masih doyan korupsi. ***
