Jakarta (Lampost.co)— Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang semula jadwanya hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Namun Pansus menundanya hingga pekan depan.
“Insyaallah minggu depan kita rapat perdana,” kata anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah,Rabu, 17 Juli 2024.
Luluk belum menjelaskan secara lugas alasan penundaan. Ia mengungkap penundaan karena faktor teknis.
“Kami tunda sementara karena faktor teknis, sembari memberi kesempatan reses seminggu di daerah pemilihan (dapil),” ucap Luluk.
Pansus Angket Ungkap Masalah Utama Penyelenggaraan Haji 2024
Rapat perdana pansus itu rencananya beragendakan pemilihan dan penetapan pimpinan pansus. Rapat ini sejatinya di gelar di masa reses anggota DPR.
Sebelumnya, DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut memutuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.
“Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar,” kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan dipanggil oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami mendengar adanya rumor terkait praktik jual beli kuota haji tambahan tersebut, tetapi itu perlu kita verifikasi kebenarannya. Jika memang terbukti, maka DPR tidak akan ragu untuk menindaklanjutinya bekerja sama dengan pihak berwajib,”ungkap Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, Wisnu Wijaya,Rabu 17 Juli 2024.
Tidak hanya itu, rencananya Pansus juga akan memanggil perwakilan BPKH, Kementerian Kesehatan. Serta seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah yang terlibat pada saat penyelenggaraan ibadah haji.
