Jakarta (Lampost.co) – PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembatalan tunjangan rumah DPR RI. Hal itu tersampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ia menegaskan, pemberian fasilitas berlebihan bagi wakil rakyat ketika kondisi sulit masyarakat bertentangan dengan etika politik.
“Politik bukan sekadar soal rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik setiap saat adalah etik, empati, dan simpati,” kata Said dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/8).
Kemudian menurutnya, pembahasan soal hak keuangan anggota DPR tidak bisa terlihat hanya dari angka. Melainkan juga nilai moral. Said mengingatkan bahwa saat ini rakyat masih mempertanyakan kinerja DPR. Sementara ekonomi banyak kalangan justru makin terjepit.
“Dalam situasi rakyat yang serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan. Tidak pantas DPR justru mendapat tunjangan yang jumlahnya bagi rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” ujar Said.
Selanjutnya ia menilai, jika setiap anggota DPR memiliki empati. Maka tak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang terbiayai pajak rakyat. Said juga menekankan pentingnya simpati politik. Yaitu bekerja mendengar dan mengartikulasikan aspirasi rakyat agar keberadaan DPR tidak terus menjadi pertanyaan.
“Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tiga nilai itu penting karena menjadi jiwa gerak politik DPR. Bukan sekadar kesepakatan atau legal formal. Kami telah memperingatkan anggota fraksi agar punya sense of crisis, tepo sliro, dan terus mawas diri,” jelasnya.
Lalu atas dasar itu, PDIP meminta agar tunjangan rumah DPR dan fasilitas lain yang berlebihan dihentikan. Said menegaskan, langkah ini bisa menjadi pelajaran penting. Agar DPR menjaga marwah dan menunjukkan kepekaan terhadap kesulitan rakyat.
