Luna Maya dan Wulan Guritno Resmi Jadi Pengurus BPI 2026-2030

JAKARTA (J=Lampost.co) – Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI), Fauzan Zidni, secara resmi memperkenalkan susunan pengurus baru periode 2026–2030. Menariknya, sejumlah nama besar industri film kini bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut. Luna Maya kini mengemban tugas sebagai Ketua Bidang Kerjasama. Sementara itu, Wulan Guritno resmi menjabat sebagai Ketua Bidang Festival.

Poin Penting

• Pengurus Baru: Luna Maya menjabat Ketua Bidang Kerjasama dan Wulan Guritno menjabat Ketua Bidang Festival BPI 2026-2030.
• Fokus SDM: Peningkatan kualitas melalui magang, sinkronisasi kurikulum, dan beasiswa luar negeri.
• Regulasi: Rencana revisi UU Perfilman untuk memperkuat kelembagaan dan kemudahan investasi.
• Peran Strategis: BPI bertindak sebagai penghubung antara pemerintah (Kementerian Kebudayaan) dan pelaku industri.

Pengumuman strategis ini berlangsung di Jakarta pada April 2026. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional pascapandemi. Fauzan menjelaskan bahwa fokus utama BPI adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, BPI akan menyelaraskan kurikulum dan program magang terintegrasi secara rutin. Selain itu, mereka akan mengirim talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri.

Baca juga : Joko Anwar Siapkan Rencana Film Ghost in the Cell Versi Perempuan, Bakal Jadi Terobosan Baru?

Selanjutnya, BPI berencana bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan untuk merevisi Undang-Undang Perfilman. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan investasi di tanah air. Di samping itu, revisi tersebut akan menjaga kebebasan berekspresi bagi seluruh insan kreatif.

“Agenda utama yang disiapkan adalah peningkatan SDM perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, dan pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri serta berbagai film lab internasional. Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi.” ujar Fauzan.

Lebih lanjut, BPI tetap menjalankan kampanye anti pembajakan film secara konsisten. Mereka juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Festival Film Indonesia setiap tahunnya. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memberikan apresiasi tinggi terhadap susunan pengurus baru ini. Beliau menilai BPI sebagai jembatan penting antara pemerintah dan pelaku industri.

“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintahdan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif di seluruh Indonesia.” ujarnya.

Sebagai informasi, BPI berdiri pada 17 Januari 2014 berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009. Lembaga mandiri ini berfungsi sebagai wadah bersama bagi seluruh pelaku film Indonesia. Hingga kini, BPI terus memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah secara aktif. Mereka juga rajin mempromosikan Indonesia sebagai lokasi syuting film internasional yang potensial.