Bandar Lampung (Lampost.co) — Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung resmi melaporkan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan mantan pejabat di Lampung dan korporasi perkebunan tebu kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Ketua DPP AKAR Lampung Indra Musta’in mengatakan laporan tersebut telah mereka sampaikan pada bagian SPKT Kejati Lampung, Rabu, 10 Juli 2024.
“Cuma memang mereka bilang mereka ada waktu 14 hari untuk menganalisa dan memberi jawaban,” katanya.
Baca Juga:
Praktik Bakar Lahan Tebu, Masyarakat Bisa Gugat Ganti Rugi
Ia melanjutkan, sebelumnya kasus tersebut sudah mereka laporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun Kejagung melimpahkan ke Kejati untuk menangani kasus tersebut.
“Tanggapan Kejagung sebaiknya ke Kejati agar tidak ada tumpang tindih laporan, prosedural saja,” ujarnya.
Ia melanjutkan jika dalam waktu sepekan tidak ada tanggapan Kejati, pihaknya akan melapor ke Kejagung maupun KPK terkait kasus tersebut.
Laporan ini terkait penerbitan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur tata kelola panen dan produktivitas tanaman tebu dengan cara membakar, yang bisa merugikan masyarakat dan lingkungan.
Dalam laporannya, AKAR menyebutkan bahwa peraturan tersebut memberi keuntungan besar bagi perusahaan dengan mengurangi biaya operasional melalui pembakaran lahan tebu. Namun kebijakan ini berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
Selama periode berlakunya peraturan tersebut, AKAR Lampung mencatat banyaknya kasus penyakit pernapasan dan kulit di kalangan warga yang tinggal di sekitar area perkebunan.
