Jakarta (Lampost.co) — Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri menargetkan penyelesaian penegasan batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Target itu mendorong percepatan penataan wilayah desa yang selama ini berjalan lambat.
Poin Penting:
-
Target penegasan batas desa: 5.000 desa hingga 2029.
-
Baru 14,4 persen desa memiliki batas definitif.
-
ILASPP hasilkan ranperkada batas desa.
Ditjen Bina Pemdes menggandeng Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi tersebut memperkuat proses teknis dan legal dalam penegasan batas desa di seluruh wilayah.
Pentingnya Batas Desa dalam Pembangunan
Dirjen Bina Pemdes, Laode Ahmad P Bolombo, menegaskan pentingnya batas desa saat membuka sosialisasi dan rakortek ILASPP Penegasan Batas Desa Tahun 2025 di Jakarta, Kamis, 21 November 2025. Menurutnya, batas desa menentukan arah pembangunan desa, regional, dan nasional.
Baca juga: Kemendagri Dorong Pemda Percepat Penegasan Batas Desa
Ia juga menjelaskan batas desa membantu perencanaan pembangunan desa. Selain itu, batas desa mendukung administrasi kependudukan dan menjamin kejelasan aset desa. Dengan demikian, desa memiliki dasar hukum kuat untuk mengelola wilayah secara efektif.
Batas Desa Minimalkan Konflik Wilayah
Laode juga menyebut batas desa sangat penting karena mampu menekan potensi konflik wilayah. Tanpa batas desa yang jelas, gesekan antardesa lebih mudah muncul. Karena itu, Kemendagri menilai penegasan batas desa sangat mendesak.
Ia menambahkan batas desa membantu penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Proses itu menciptakan tata kelola wilayah yang tertib dan terstruktur.
Capaian Masih Rendah
Ditjen Bina Pemdes mencatat baru 10.909 desa memiliki peraturan kepala daerah tentang batas desa. Angka itu setara 14,4 persen dari total 75.266 desa. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi percepatan batas desa dalam program nasional.
Menurut Laode, program ILASPP akan menghasilkan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa. Ranperkada itu menjadi dasar hukum penetapan batas desa yang definitif. Pemerintah berharap ranperkada tersebut mempercepat penyelesaian batas desa di ribuan wilayah.
Prioritas Wilayah Program ILASPP
Laode juga menjelaskan ILASPP memprioritaskan daerah yang belum melaksanakan penegasan batas desa. Program ini juga menyasar daerah dengan peta dasar yang BIG keluarkan. Selain itu, pemerintah memilih wilayah dengan tingkat konflik rendah dan bukan wilayah tanah ulayat.
Program ILASPP juga menekankan aksesibilitas. Daerah yang mudah terjangkau lebih cepat menyelesaikan proses teknis di lapangan.
Dukungan Pemda Sangat Menentukan
Laode menegaskan keberhasilan ILASPP bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Karena itu, Kemendagri meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Dengan demikian, penegasan batas desa berjalan cepat dan tepat.
Ia menilai dukungan daerah menjadi kunci agar 5.000 desa dapat menyelesaikan batas wilayah sebelum 2029. Pemerintah Pusat juga memastikan pendampingan teknis selama pelaksanaan.
