Jakarta (Lampost.co) — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Meski demikian, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga (K/L). Sebab perusahaan BUMN memfasilitasi tambang yang jelas-jelas ilegal tersebut. Serta terjadi pembiaran atau pengabaian dalam pengawasannya.
“Dalam kaitan dengan absennya sistem pengawasan dan pembiaran, patut diduga jika hal itu terjadi karena kementerian terkait. Terutama ESDM, BUMN, dan Kementerian Investasi/BKPM menjadi pihak penerima manfaat,” ujar pegiat Jatam Melky Mahar dikutip dari Mediaindonesia.com, Rabu, 3 April 2024.
“Jatam menuntut Kejaksaan agar jangan tebang pilih dalam proses hukum atas kasus ini. Sebaliknya, segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan sejumlah pejabat teras lintas kementerian dan kembaga, termasuk aparat keamanan,” kata dia.
Kasus korupsi tata niaga timah itu, kata Melky, memang salah satu pemicu pentingnya sistem pengawasan. Selama ini terjadi pembiaran oleh pemerintah hingga penegakan hukum yang cenderung pro pelaku bisnis. “Ini sangat aneh, pertambangan jelas-jelas ilegal, dan tentu saja melanggar hukum, oleh PT Timah, perusahaan BUMN, justru malah difasilitasi sebagai rekanan,” kata dia.
Hal lainnya dalam konteks itu, adalah tebang pilih penegakkan hukum. Polisi pernah menertibkan keberadaan perusahaan yang dianggap ilegal itu, tetapi, kemudian setelah PT Timah mengakali dengan menjadi rekanan, polisi justru bisu.
“Kami menduga, polisi juga menjadi penerima manfaat, memanfaatkan celah hukum dan menggunakan kewenangannya untuk mendapat keuntungan secara finansial dan melindungi aktor-aktor yang seharusnya diproses secara hukum,” kata dia.
Berlangsung Lama
Melky menegaskan bahwa ironisnya peristiwa ini telah berlangsung lama. Bahkan sejak Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendapatkan kekuasaan politik dari Jokowi untuk menata investasi, hingga mencabut dan memulihkan izin tambang.
“Parahnya, kewenangan Bahlil itu justru tidak menjangkau persoalan seperti ini, sebaliknya justru ia manfaatkan untuk cawe-cawe,” ucapnya.
Melky meminta Kejagung serius menangani kasus ini dengan tidak tenang pilih. Jaksa harus segera menidak tegas para pejabat lintas K/L yang di duga terlibat. Sehingga bisa berdampak pada efek jera pelaku dan memutus mata rantai korupsi pertambangan timah itu sendiri.
Sebelumnya, Kejagung menyebut perkiraan nilai kerugian ekologis dalam kasus ini mencapai Rp271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.
Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun dan terakhir biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun.
Sandra Dewi
Kejagung memastikan akan mendalami sejumlah bisnis Harvey Moeis. Jaksa menduga bisnis suami aktris Sandra Dewi itu merupakan hasil pencucian uang dari kasus korupsi tersebut. “Semua informasi, baik di medsos, di media yang sekarang ini termasuk di beberapa laporan pengaduan teman-teman, NGO, masyarakat. Itu semua kita jadikan bahan untuk lakukan klarifikasi,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
Menurutnya, Kejagung akan melakukan cross check terlebih dahulu dengan para saksi-saksi dan tersangka. Penetapan sebagian dari para tersangka berdasarkan UU Tipikor dan kemungkinan juga UU TPPU.
“Kita lihat perkembangannya, seperti apa teman-teman penyidik menggali, proses penegakan hukum ini di lapangan. Jadi, tidak menutup kemungkinan, akan kena juga UU TPPU,” kata dia.
Terkait keterlibatan Sandra Dewi, Ketut menegaskan bahwa Kejagung akan memanggilnya untuk klarifikasi. Tidak menutup kemungkinan Sandra akan terkena pasal karena keterlibatannya sepanjang ada fakta hukum dan bukti-bukti.
“Ya, tidak menutup kemungkinan juga akan kami panggil dan klarifikasi lagi. Ya, semua tidak ada yang tidak mungkin, sepanjang ada fakta hukumnya ada alat bukti yang mengarah ke sana pasti kita akan periksa. Karena kita akan membuat terang suatu perkara atau clear semuanya,” kata dia.
Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan Harvey Moeis (HM) dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim, serta 14 orang lainnya sebagai tersangka. Perkara yang menjerat meraka yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp271 triliun. Sementara kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
