Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ultimatum itu keluar karena ia mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) KPK.
Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengingatkan Azis memenuhi pemanggilan. Sebab, statusnya dalam pemeriksaan tersebut hanya sebagai saksi.
“Kami juga ingin ingatkan kepada yang bersangkutan untuk hadir pada panggilan berikutnya yang akan kami kirimkan (surat panggilan keduanya),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.
Ali sangat menyayangkan sikap Azis. Eks Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu absen tanpa alasan.
“Untuk Pak Azis Syamsuddin tadi memang tadi sampai sore informasi dari penyidik tidak ada keterangan,” ujar dia.
Keterangan Azis itu sangat penting untuk melengkapi berkas kasus pungli di rutan KPK. Pemanggilan kedua anggota DPR asal Lampung itu akan berlangsung pekan depan.
KPK menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta Hengki, enam pegawai negeri yang bertugas di KPK yaitu Deden Rochendi, Sopian Hadi, Ristanta, Ari Rahman Hakim, Agung Nugroho, dan Eri Angga Permana.
Sementara itu, tujuh orang lainnya merupakan petugas pengamanan Rutan cabang KPK. Mereka yakni Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadhana Ubaidillah A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ricky Rachmawanto.
Atas kelakuannya, para pegawai terseret pungli ini terjerat melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
