Jakarta (Lampost.co)— Nadiem Anwar Makarim melalui tim penasihat hukum MR & PARTNERS Law Office dan Hotman Paris & Partners resmi mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 22 September 2025.
Tujuan pengajuan praperadilan ini untuk mendorong proses hukum yang adil dan transparan terhadap Nadiem. “Kami menghormati proses peradilan dan menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum. Permohonan
praperadilan ini kami ajukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penegakan hukum terhadap klien kami dan melaksanakannya secara sah. Adil, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar salah satu kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir.
Baca juga: Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Laptop Chromebook
Dodi meminta agar proses yang berlangsung dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Proses penegakan hukum juga harus dipastikan berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PN Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana terkait praperadilan Nadiem pada Jumat (3/10/25). Pokok permohonan yang mereka ajukan meminta agar PN Jakarta Selatan memeriksa dan memutuskan mengenai keabsahan penetapan tersangka dan tindakan yang penyidik ambil dalam proses penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.
Penetapan Tersangka
Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan 2019-2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saat itu, Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pihaknya menilai penetapan ini tidak sah karena tidak berdasarkan minimal dua bukti permulaan yang cukup. Salah satunya tidak ada hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lebih lanjut Dodi berharap proses praperadilan berjalan terbuka sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Media dan publik juga meminta untuk melakukan pemberitaan secara bertanggung jawab. Berimbang, dan menghormati asas praduga tak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
“Melalui persidangan yang terbuka, transparan dan adil,
tentunya masyarakat akan dapat memperoleh informasi secara benar terhadap perkembangan kasus ini,” ujarnya.
Itu sebabnya, Dodi menegaskan, pihaknya akan terus memantau proses hukum dan akan menginformasikan perkembangan material kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan memberikan informasi lebih lanjut sesegera mungkin sesuai perkembangan perkara dan putusan pengadilan” tutupnya.
