• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Iklan
  • Tentang Kami
  • E-Paper
Minggu, 06/07/2025 07:05
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS
No Result
View All Result
Home Hukum

Penjudi Online Bermasalah Dengan Hukum Bukan Diberi Bansos

Pelaku judi online seharusnya masuk kategori sebagai orang bermasalah dengan hukum. Bukan malah mendapat ruang untuk belas kasihan dengan bantuan sosial.

Triyadi Isworo by Triyadi Isworo
18/06/24 - 20:11
in Hukum
A A
Judi Online. Foto Ilustrasi: Dok/Medcom

Judi Online. Foto Ilustrasi: Dok/Medcom

Bandar Lampung (Lampost.co) — Kriminolog Reza Indragiri menilai, pelaku judi online seharusnya masuk kategori sebagai orang bermasalah dengan hukum. Bukan malah mendapat ruang untuk belas kasihan dengan bantuan sosial. Menurutnya sasaran Bansos menjadi tidak tepat jika narasi ini terimplementasikan.
.
“Menurut saya ini menempatkan masalah Bansos tidak lagi pada tempat yang semestinya, tidak lagi proporsional. Jangan-jangan suatu saat para koruptor yang termiskinkan oleh pengadilan keluarganya jangan-jangan layak juga mendapatkan Bansos,” kata Reza dalam tayangan Metro TV, Selasa, 18 Juni 2024.
.
Kemudian, menurut Reza rencana pemberian bansos bagi pelaku judi online adalah sesat pikir. Bahkan, menghidupkan budaya victimhood atau merasa selalu jadi korban. Lalu Reza berpendapat, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kontraproduktif. Apalagi bersamaan pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online.
.
Baca Juga : https://lampost.co/hukum/korban-judi-online-tidak-bisa-otomatis-mendapatkan-bansos/
.
“Saya ingin menyemangati semua pihak, tetap konsisten. Pada dasarnya judi merupakan persoalan pidana,” tutur Reza.
.
Selanjutnya, ia menilai para pelaku judi online adalah murni persoalan pidana. Sehingga harus terselesaikan dengan tegas, meski pada sisi lain para pelaku juga perlu mendapatkan pembinaan jika sampai pada tahap kecanduan.
.
Sebagai informasi belakangan ini kasus judi online semakin menjamur pada kalangan masyarakat. Terbaru, kasus pembunuhan yang dilakukan Polwan kepada suaminya di Mojokerto. Usut punya usut, alasan istri tega membakar suaminya tersebut lantaran suami sering berjudi online.
.
Merespons hal itu, pemerintah langsung membentuk Satgas Judi Online untuk menekan kasus haram ini yang tiap tahunnya bertambah secara signifikan.
Tags: BANSOSBantuan SosialBermasalah Hukumjudi onlinepidana
ShareSendShareTweet

Berita Lainnya

Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara oleh JPU dalam kasus impor gula, dalam sidang 4 Juli 2025.

Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Impor Gula, Nilai Jaksa Tak Profesional

by Sri Agustina
05/07/2025

Jakarta (Lampost.co)--Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tujuh tahun penjara atas kasus...

Pembunuh Sopir Travel

Pembunuh Sopir Travel di Jatiagung Tertangkap dan Terancam Hukuman Mati

by Sri Agustina
05/07/2025

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pembunuh sopir travel yang jasadnya di buang di bawah jembatan jalan Terusan Ryacudu, Desa Gedung Agung,...

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

MK Didorong Perlu Jelaskan Putusan Pemisahan Pemilu

by Triyadi Isworo
05/07/2025

Jakarta (Lampost.co) – Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal....

Load More
Facebook Instagram Youtube TikTok Twitter

Affiliated with:

Informasi

Alamat 
Jl. Soekarno – Hatta No.108, Hajimena, Lampung Selatan

Email

redaksi@lampost.co

Telpon
(0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi)

Sitemap

Beranda
Tentang Kami
Redaksi
Compro
Iklan
Microsite
Rss
Pedoman Media Siber

Copyright © 2024. Lampost.co - Media Group, All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BOLA
  • TEKNOLOGI
  • EKONOMI BISNIS
    • BANK INDONESIA LAMPUNG
    • BANK SYARIAH INDONESIA
    • BANK LAMPUNG
  • PENDIDIKAN
    • UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
    • UNILA
    • UIN LAMPUNG
    • U B L
    • S T I A B
  • KOLOM
    • OPINI
    • REFLEKSI
    • NUANSA
    • TAJUK
    • FORUM GURU
  • LAMPUNG
    • BANDARLAMPUNG
    • PEMKOT BANDARLAMPUNG
    • PEMPROV LAMPUNG
    • TULANG BAWANG BARAT
    • LAMPUNG BARAT
  • IKLAN PENGUMUMAN
  • INDEKS

Copyright © 2024. Lampost.co - Media Group, All Right Reserved.