Jakarta (Lampost.co): Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui 10 nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Sepuluh nama tersebut berasal dari usulan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada pemerintahan sebelumnya, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky indarti, dan Setyo Budiyanto.
Baca juga: Presiden Prabowo Didesak Tegakkan Independensi Capim KPK
“(Mempersilahkan) DPR untuk memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima nama agar dapat presiden tetapkan,” kata Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 8 November 2024.
Yusril menegaskan Prabowo tidak akan menarik nama-nama hasil seleksi panitia yang telah sebelumnya Jokowi sampaikan ke DPR pada pemerintahan sebelumnya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022. Yakni tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir pada pengujung bulan Desember 2024.
Sementara pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Yakni menyatakan bahwa presiden hanya mendapat kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.
Menanggapi hal tersebut, Yusril menuturkan pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat yang menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah Jokowi ajukan. Lalu, membentuk panitia seleksi baru, dan memilih calon-calon baru atau tidak.
Presiden Prabowo telah menjawab surat DPR tersebut dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah menjadi usulan. Hal itu sebagai jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dan putusan MK dapat menjadi kepatuhan.
“Jalan tengah ini Insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang akan segera berakhir pada pengujung Desember yang akan datang,” tuturnya.
Wewenang Anulir
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Prabowo memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menganulir 10 nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024–2029.
“Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, (Presiden Prabowo) memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak. Itu kewenangannya presiden,” kata Ghufron di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.
Ghufron mengatakan salah satu alasan agar calon pimpinan dan Dewas KPK yang menjadi pilihan oleh panitia seleksi. Yakni bentukan presiden pada periode yang sama adalah dalam rangka menjaga independensi. Sehingga calon pimpinan dan Dewas KPK tidak mempunyai relasi dengan presiden periode sebelumnya.
Sejumlah pihak pun juga sempat minta Presiden Prabowo mengulang seleksi calon pimpinan dan Dewas KPK. Hal itu karena menilai pansel yang sah merupakan pansel bentukan Prabowo selaku Presiden saat ini.
Salah satunya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang mengajukan uji materi ke MK secara pribadi. Itu terkait keabsahan Pansel KPK yang Jokowi bentuk pada era kepemimpinannya.
Boyamin mengajukan permohonan pengujian materiel Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002. Yakni tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3). Kemudian Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
