Bandar Lampung (Lampost.co) — Angka perkawinan anak di Lampung masih memerlukan perhatian serius meski trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Upaya lintas sektor penting agar praktik tersebut bisa tertekan hingga level terendah.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan angka perkawinan anak di Lampung pada 2024 tercatat 4,87 persen. Angka itu lebih rendah daripada rata-rata nasional yang mencapai 5,90 persen. Namun, kondisi itu tetap membutuhkan perhatian serius agar tidak kembali meningkat.
“Perlu sinergi dari semua pihak untuk memastikan anak-anak terlindungi. Perkawinan anak bukan hanya melanggar hak anak, tetapi juga berdampak panjang pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan perkawinan anak harus melihatnya sebagai masalah struktural yang hanya bisa dalam penanganan dengan kerja bersama pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga komunitas lokal. Sebab, tanpa sinergi angka perkawinan anak sulit tertekan secara signifikan.
Arifah juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan di daerah benar-benar berpihak pada perlindungan anak. Pengarusutamaan gender dan program ramah anak harus menjadi arus utama pembangunan daerah, bukan sekedar pelengkap.
“Setiap program yang berjalan bukan hanya untuk meraih penghargaan. Tapi, untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Lampung,” kata dia.
Ia menambahkan, dukungan anggaran seperti dana alokasi khusus (DAK) non fisik PPA 2025 dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kolaborasi seluruh pihak.
Ia menegaskan, capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa lepas dari konsistensi pemerintah daerah. Ia mendorong agar kebijakan yang tersusun benar-benar menyasar kebutuhan riil, terutama pencegahan kekerasan dan perkawinan anak.
“Saya harap penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se Lampung mampu mempercepat langkah menuju pembangunan inklusif, responsif gender, dan ramah anak. Sekaligus mengamankan masa depan generasi muda,” kata dia.
