Jakarta (Lampost.co) — Persoalan perubahan iklim menjadi tantangan serius warga dunia saat ini dan di masa depan. Penanganannya butuh peran kolaboratif banyak pihak.
Demikian benang merah dari peringatan Word Press Freedom Day 2024 yang diselenggarakan UNESCO Perwakilan Indonesia. Kegiatan itu bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia di auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.
Mathew Downing dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, menyatakan persoalan lingkungan terus meningkat terutama saat perang terus berkecamuk di beberapa kawasan dunia. “Karena itu penting bagi jurnalis untuk intens mengangkat persoalan lingkungan yang kian mengkhawatirkan saat ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Cuaca Panas di Kawasan Asia, Dampak Perubahan Iklim
Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur Kantor Regional UNESCO, mengatakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi merupakan unsur penting dalam kehidupan berdemokrasi yang sehat. Di sisi lain persoalan lingkungan juga menjadi tema penting yang patut menjadi berita tanpa kekangan sebagai bentuk demokrasi yang sehat.
“Karena itu pada peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, UNESCO mengangkat isu lingkungan untuk didiskusikan secara mendalam tidak hanya jurnalis melainkan berbagai pihak lainnya,” katanya.
Namun, sebagai besar media tidak terlibat dalam rencana aksi iklim pemerintah. Padahal, potensi jurnalisme dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dalam mengatasi krisis lingkungan hidup.
Selain itu, jurnalis juga perlu mengetahui cara mengakses informasi publik dan data ilmiah yang penting. Termasuk koordinasi antara media, lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, terutama dalam hal tanggap bencana dan pengurangan risiko.
Untuk itu, pada sesi pertama diskusi panel UNESCO mengangkat tema The Media’s Role in Climate Action. Diskusi menghadirkan pembicara, yaitu Rifqi Singgih Assegaf, Program Director of Kemitraan; Dewi Safitri, Founder of Indonesian Journalists for Climate (IJ4C) / CNN Indonesia.
Lalu Laksmi Dewanti, Director General of Climate Change the Ministry of Environment and Forestry; Desmiwati, Researcher of the Research Centre of Society and Culture, the National Research and Innovation Agency (BRIN). Diskusi itu turut dipandu Heyder Affan dari BBC Indonesia moderator.
Dr. Rifqi Singgih Assegaf, Program Director of Kemitraan, mengatakan dalam pemberitaan terhadap lingkungan, jurnalis di Indonesia kerap mengalami kekerasan dan tekanan.
“Bahkan data dari teman-teman Aliansi Jurnalis Indonesia menunjukkan angka kekerasan terhadap jurnalis secara umum. Khusus isu lingkungan angkanya meningkat dua tahun terakhir,” ujarnya.
Dia mencatat pada 2022 terjadi 68 kasus kekerasan terhadap wartawan dengan tujuh di antaranya kekerasan lingkungan. Pada 2023 kasus kekerasan meningkat menjadi 92 kasus dengan kasus khusus lingkungan lima kasus.
Bahkan di Mojokerto seorang wartawan tewas menjadi korban tabrak lari setelah memberitakan tambang ilegal di wilayahnya.
Desmiwati, dari Researcher of the Research Centre of Society and Culture, the National Research and Innovation Agency (BRIN), menyatakan dalam pemberitaan tema lingkungan dan perubahan iklim media memiliki peran penting dalam mempublikasikan hasil riset peneliti dalam bahasa ilmiah populer.
“Masyarakat sudah sadar atas perubahan iklim dan itu hal positif yang sepatutnya rekan-rekan jurnalis suarakan,” katanya.
Jurnalis Perubahan Iklim
Dewi Safitri, Founder of Indonesian Journalists for Climate, menjelaskan sudah saatnya jurnalis lebih masif dalam liputan pemberitaan perubahan iklim. Padahal, hampir semua aspek peristiwa memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim.
“Berita ratusan jamaah haji meninggal karena gelombang panas sejatinya persoalan perubahan iklim. Persoalan tangkapan nelayan merosot di wilah pesisir juga perubahan iklim. Lalu isu salah satu band internasional sempat enggan konser di Indonesia karena isu lingkungan juga berkaitan dengan perubahan iklim,” katanya.
Safitri menyebut Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi pada 2023. Namun, sayangnya minim media yang mengaitkan fenomena tersebut dengan masifnya bencana hidrometeorologi,” ujarnya.
Meski begitu, Rifqih Singgih Assegaf, dalam pernyataan penutupnya menyimpulkan membangun kesadaran menghadapi persoalan lingkungan tidak bisa sepenuhnya kepada media.
“Perlu upaya kolaboratif banyak pihak baik peneliti, NGO, dan masyarakat untuk menyuplai data dan fakta lapangan. Sehingga, negara atau pemerintah lebih serius menangani persoalan lingkungan saat ini dan di masa mendatang,” katanya.
