Krui (Lampost.co) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat menemukan sejumlah permasalahan dalam tahapan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024.
Permasalahan tersebut mulai dari kondisi sinyal yang tidak stabil hingga adanya warga yang bukan penduduk setempat tetapi masuk dalam daftar pemilih. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pulau Pisang.
Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Pesisir Barat, Ayu Megasari mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas yang bersangkutan atas temuan tersebut. “Untuk nama dan alamat yang bersangkutan sudah kami kantongi. Selanjutnya akan kami berikan surat rekomendasi saat pencermatan DPT nanti di KPU,” kata dia, Selasa, 9 Juli 2024.
Baca juga: Kawanan Gajah Liar Hambat Proses Pencoklitan Pilkada Lambar
Namun jika pada masa pencermatan nantinya masih juga ada temuan, maka akan jadi bahan pelanggaran hak pilih.
Permasalahan selanjutnya, adanya Pantarlih yang terkendala saat melakukan update pencoklitan karena terkendala jaringan internet. “Terkait hal ini bukan kesalahan Pantarlih karena terkendala jaringan internet. Ini bisa secara offline, nanti setelah ada sinyal baru sinkronisasi,” kata dia.
Divisi Data dan Informasi KPU Pesisir Barat, Marten Efendi mengungkapkan, baru mengetahui temuan Bawaslu. “Terkait hal ini kami belum mengetahui secara pasti permasalahannya seperti apa,” ucapnya.
Untuk menghapus seseorang dari dalam daftar pemilih tidaklah mudah karena harus ada beberapa tahapan. Setelah tahapan pencoklitan maka ada penelitian dan pelaporan data secara berjenjang. Mulai dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan kemudian ke KPU kabupaten.
Kemudian, daftar pemilih hasil pemuktahiran itu akan menjadi Daftar pemilih sementara (DPS). “Nanti kalau memang peratin (kepala desa) setempat membenarkan bahwa yang bersangkutan bukan warga di pekon itu pasti akan kita tindak lanjuti,” kata dia.