Jakarta (Lampost.co) – PDI Perjuangan menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo-Gibran kepada ribuan kader banteng. Hal itu tersampaikan saat Rakernas I sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara, Senin, 12 Januari 2026.

“Posisi partai politik di luar partai-partai kabinet pemerintah pada dasarnya adalah penyeimbang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Perannya adalah mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.” kata Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani saat penyampaian materi “Kebijakan dan Strategi Politik Partai Penyeimbang”.

Kemudian bagi PDI Perjuangan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan. Menurutnya, penyeimbang berarti hadir secara aktif menjaga arah perjalanan bangsa agar tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.

Selanjutnya Puan menegaskan akan mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat. Namun PDIP juga berkewajiban mengingatkan ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.

“Inilah watak PDI Perjuangan sejak awal. Yaitu setia pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” kata cucu Bung Karno tersebut.

Kesejahteraan Rakyat

Ketua DPR RI ini mengatakan, pembangunan tetap harus berjalan terus maju bagi kesejahteraan rakyat. “Apakah karena kita tidak menjadi pemerintah, pembangunan harus berhenti…? tentu saja tidak…! Oleh karena itu kita harus mengawal secara kritis jalannya pemerintahan agar dari waktu ke waktu rakyat merasakan hidupnya semakin baik,” ujarnya.

Kemudian secara umum, kata Puan, tujuan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang ada tiga. Pertama, menjaga agar jalannya Pemerintahan Negara sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik. Kedua, menjaga agar pembangunan nasional tetap dapat berjalan maju untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, memposisikan partai agar memiliki relasi politik yang strategis.

Selanjutnya Puan juga mengingatkan kembali misi PDIP dalam membumikan Pancasila, yang intisarinya adalah gotong royong. Sebagaimana pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Semangat gotong royong tersebut yang digunakan PDIP untuk membangun Indonesia.

“Pidato 1 Juni 1945 Bung Karno adalah identitas kita, DNA kita, yang akan selalu menjadi panduan kita bersama dalam berjuang untuk Indonesia,” tuturnya