Menggala (Lampost.co): Ketua DPD PAN Tulangbawang Hendriwansyah mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon bupati (Cabup) Tulangbawang ke sekretariat DPD PAN setempat, Rabu, 8 Mei 2024. Pengembalian berkas itu menjadi langkah awalnya maju dalam pesta politik lima tahunan pada pilkada serentak di Tulangbawang.
“Pengembalian berkas pendaftaran ini menjadi upaya kami maju mencalonkan diri menjadi bakal calon bupati Tulangbawang,” kata Hendriwansyah.
Mengusung tagline salam satu hati, Hendriwansyah mengaku jika terpilih akan fokus membangun konektivitas antarwilayah di Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur.
“Pembangunan infrastruktur terutama jalan akan menjadi fokus kami. Jika akses lancar, akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kini, pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menjalin koalisi dan mencari sosok yang siap mendampinginya dalam pertarungan.
“Kami juga menjalin komunikasi dengan partai lain untuk mencari bakal calon wakil bupatinya. Untuk kriterianya yaitu sosok yang peduli dan cinta terhadap Kabupaten Tulangbawang,” katanya.
Wakil Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati PAN Tulangbawang, Andriwansyah mengatakan hingga kini ada 11 nama yang telah mengambil berkas pendaftaran. Adapun penjaringan tersebut selama dua pekan yaitu sejak 25 April hingga 8 Mei 2024.
“Total yang mengambil berkas pendaftaran ada 11 nama dan empat nama di antaranya sudah mengembalikan berkas. Masa penjaringan akan berakhir pada 20 Mei mendatang,” ujar Andriwansyah.
Sebelumnya, DPW PAN Lampung bersiap membuka penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024. Namun partai besutan Zulkifli Hasan itu mengingatkan kepada para calon untuk menyiapkan modal finansial.
.
Demikian pernyataan Ketua Tim Pemenangan Pilkada Wilayah DPW PAN Lampung, Joko Santoso. Ia menyebut, para pendaftar tentunya tidak ada pungutan biaya atau tanpa mahar. “Namun, jika nanti mengikuti kontestasi, tentu si calon harus memiliki modal finansial. Hal itu sebagai ongkos politik, untuk kampanye, pembiayaan saksi, dan lainnya,” katanya, beberapa waktu lalu.