Bandar Lampung (Lampost.co) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Iffa Rosita menyiapkan panduan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHP). Untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang akan menjadi materi bagi komisioner KPU untuk melakukan rapat koordinasi (rakor).
“Dalam waktu dekat. Tim kami, tim hukum dan pengawasan, akan menerbitkan panduan sengketa PHP, perselisihan hasil pemilihan.” ujar Iffa dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Kemudian panduan tersebut, akan menjadi bahan materi bagi komisioner KPU masing-masing daerah untuk melakukan rapat koordinasi. “Rakor penyelesaian sengketa PHP terlaksanakan pada rentang waktu tanggal 10–15 Desember,” ucapnya.
Selanjutnya rentang waktu tersebut menyesuaikan tahapan rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 9 Desember. Serta rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota pada tanggal 6 Desember 2024.
“Semoga untuk pemilihan pada tahun 2024. Tabulasi atau angka sengketa PHP kita tidak tinggi daripada dengan 2020,” ucapnya. Meskipun, Pilkada 2020 tidak bisa dijadikan barometer karena Pilkada 2024 terlaksanakan secara serentak se-Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo memprediksi. Akan ada lebih dari 300 perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 atau sengketa pilkada yang masuk. Mengingat banyaknya jumlah pasangan calon kepala daerah pada tahun ini.
“Kalau proyeksinya sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih, bisa kurang, tapi karena memang ini pasangannya ‘kan ribuan. Bisa jadi bisa lebih, ya,” kata Suhartoyo.
Kemudian Suhartoyo mengatakan jumlah perkara yang masuk bergantung pada kepercayaan publik dengan MK. Menurutnya, setiap pasangan calon berhak memilih untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Lalu terlepas dari jumlah perkara yang akan masuk. Suhartoyo memastikan MK telah melakukan sejumlah persiapan, yakni mulai dari lokakarya hingga simulasi. Ia pun menyebut, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa pilkada ini.
