Jakarta (Lampost.co) – Partai Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing daerah. Pilkada tersebut akan memilih gubernur hingga bupati dan walikota.
Hal tersebut tersampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono. Ia mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut menjadi pertimbangan untuk terterapkan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD tingkat bupati, wali kota ataupun tingkat gubernur.” kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Desember 2025.
Kemudian ia mengatakan bahwa Partai Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini terterapkan.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien. Mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Anggaran
Pada 2015 lalu, menurutnya, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Hingga pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa tergunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” katanya.
Begitu pun dengan ongkos politik calon kepala daerah selama ini. Ia menilai ongkos politik cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.
“ini yang juga kita harus evaluasi. Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya. Bisa mengabdi kepada bangsa dan negara itu. Serta bisa maju tanpa harus terhalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” kata Menteri Luar Negeri itu.
Kemudian ia menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tidak menghilangkan esensi demokrasi. Karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa terawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
“Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir pada daerah-daerah tersebut. Tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” katanya.
Selain itu, ia yakin bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap terjadi pada masyarakat. Gerindra pun mendukung rencana pemilihan melalui DPRD terbahas dan terkaji mendalam. Dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
Sementara masyarakat, tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang tersalurkan oleh perwakilannya pada lembaga legislatif. “Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” katanya.
