Jakarta (Lampost.co) – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kegiatan ini untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai agenda politik ke depan.
Pertemuan yang berlangsung, Minggu, 28 Desember 2025 tersebut, tersampaikan oleh politikus Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum AMPI Arief Rosyid Hasan.
“(Pertemuan, red.) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan.” kata Arief Rosyid, Senin, 29 Desember 2025.
Walaupun demikian, Arief tidak dapat mengungkap “agenda politik ke depan” yang terbahas dalam pertemuan antara ketua umum-ketua umum partai tersebut.
Koalisi Pemerintah
Sementara Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra saat ini tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam koalisi itu, ada pula Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.
Sejauh ini, salah satu agenda politik yang tengah menjadi sorotan, yaitu wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Terkait itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan partainya mendukung usulan kepala daerah. Apalagi gubernur sampai dengan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pilkada oleh DPRD tingkat bupati, wali kota ataupun tingkat gubernur,” kata Sugiono.
Kemudian Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien daripada pemilihan secara langsung. Sebagaimana yang terterapkan sejak tahun 2005 sampai yang terakhir kali pada 2024. Menurut Sugiono, proses yang lebih efisien itu dapat terlihat dari tahapan penjaringan kandidat, mekanisme anggaran, sampai dengan ongkos politik.
Sekjen Gerindra itu melanjutkan pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pemilihan kepala daerah mencapai hampir Rp7 triliun. Besaran hibah terus mengalami kenaikan hingga pada 2024 mencapai lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa tergunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” kata Sugiono.
