Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memiliki strategi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan mengatakan, upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi tanggung jawab TPID Lampung dan juga BI ikut berperan di dalamnya.
“Dalam menjaga stabilitas harga upaya yang BI lakukan bersama TPID Lampung ialah 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi rfektif,” ujar Junanto Herdiawan, Selasa 12 Maret 2024.
Junanto menjelaskan keterjangkauan harga dengan melakukan operasi pasar beras atau SPHP. Hingga harga kembali turun sampai dengan HET, lalu monitoring harga dan pasokan pada komoditas tertentu.
“Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya antara lain beras, telur ayam, bawang merah, cabai merah, cabai rawit. Lalu minyak goreng, dan gula pasir. Komoditas yang relatif terjaga namun masih memiliki risiko kenaikan harga seperti bawang putih dan daging ayam,” kata dia.
Ketersediaan pasokan, ialah memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra provinsi lampung, utamanya untuk komoditas yang sering bergejolak di Kota Indeks Harga Konsumen (IHK).
Lalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan. Serta pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.
“Itu juga perlu dilakukan dalam menjaga ketersediaan pasokan,” tambahnya.
Kemudian kelancaran distribusi ialah, memastikan kelancaran transportasi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi. Hal itu untuk menjaga lalu lintas angkutan barang dan manusia.
Seperti yang telah Pemprov lakukan yaitu, penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali. Serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
Perbaikan Jalan
Selain itu juga melanjutkan upaya percepatan perbaikan jalan kabupaten/kota dan pedesaan yang terlewati oleh angkutan barang bahan pangan.
“Serta tidak kalah penting dalam memperlancar distribusi ini adalah penguatan koordinasi antar OPD dan kabupaten/kota. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah,” kata dia.
Yang terakhir pada strategi 4K ini adalah komunikasi, dengan rutin melaksanakan rapat koordinasi secara formal yang rutin setiap Minggu, dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait persoalan harga dan pasokan terkini.
“Komunikasi ini juga untuk memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying di masyarakat,” ujar dia.
