Bandar Lampung (Lampost.co) — Pakar Hukum Universitas Lampung, Yusdianto, mengatakan Majelis Hakim bisa menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.
“Bisa jadi sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi di persidangan dan penetapannya dalam proses persidangan,” kata Yusdianto, Rabu, 25 Januari 2023.
Yusdianto menyebut jika persidangan menemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut.
“Di dalam ruang sidang, hakim yang paling berkuasa. Apalagi kalau ada keterangan palsu dari saksi, itu melanggar hukum dan ada ancaman pidananya,” kata dia.
Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi diperlukan dalam dua tahapan, yaitu penyidikan dan persidangan. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 KUHAP, sedangkan dalam tahap persidangan dilakukan seusia Pasal 159 sampai dengan Pasal 174 KUHAP.
“Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim lebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu. Jika tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, maka hakim langsung memerintahkan saksi ditahan dan dituntut penuntut umum karena sumpah palsu. Jika hakim menetapkan demikian, maka panitera langsung membuat berita acara pemeriksaan sidang untuk diserahkan ke penuntut umum sebagai dasar menuntut tersangka,” kata dia.
Menurut dia, keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
“Saksi itu dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka ketika memenuhi unsur-unsur, seperti adanya subjek hukum atau orang yang melakukan perbuatan, memberikan keterangan palsu, dan perbuatan dilakukan dengan sengaja,” kata dia.
Effran Kurniawan
