Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Gizi Nasional (BGN) memberi perhatian lebih dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung. Selain mengapresiasi, pihaknya juga memberikan evaluasi terhadap implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Hal tersebut tersampaikan dalam Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis Bersama Kepala Satuan Pelaksana, Mitra, dan Yayasan di Provinsi Lampung. Acara ini berlangsung di Hotel Novotel Bandar Lampung, Sabtu, 14 Februari 2026.
“Program ini memiliki tujuan yang mulia. Meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil dan anak sekolah,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Kemudian program ini bertujuan mengurangi stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Ini sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
“Selain itu bisa membangkitkan ekonomi daerah dengan memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan,” katanya,
Selanjutnya ia menjelaskan Provinsi Lampung sudah memiliki ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi menggeliatkan perekonomian.
“Kita juga menyoroti para petugas dilapangan untuk bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jaga kebersihan makanan, pengolahan makanan, pendistribusian dan sebagainya,” katanya
“Kalau ada yang melanggar, maka segera lapor dan kami siap berikan sanksi. Bisa kita berikan surat peringatan sampai pemberhentian operasional. Hingga saat ini di Lampung sudah ada 42 SPPG yang kita berikan SP1,” katanya.
Awasi Bersama
Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Lampung, Rahmawati Herdian mengajak semua pihak perlu berkolaborasi mengawasi implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung. Tujuannya agar program tersebut bisa berjalan tepat sasaran.
“Saya mengajak semua pihak untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis ini agar berjalan tepat sasaran. Kemudian memastikan agar program MBG ini dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” katanya.
Kemudian ia mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program strategis untuk menjawab tantangan gizi buruk di Indonesia.
“Dengan adanya program ini dapat mengakselerasi kualitas berdaya manusia menjadi lebih baik. Program MBG ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam pelaksanaannya,” katanya.
Oleh sebagai itu, keberhasilan program ini juga berdasarkan partisipasi baik dari berbagai pihak, dari pemerintah, yayasan, mitra dan stakeholder terkait.
“Saya berharap di Provinsi Lampung ini tidak ada lagi kejadian seperti keracunan yang merugikan masyarakat. Maka perbaikan pelaksanaan program ini harus terus berjalan. Sehingga menemukan solusi terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada. Baik itu dari segi logistik, pendanaan, atau sumber daya manusia,” katanya.
Tiga Langkah Strategis
Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tiga langkah untuk mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis tersebut meliputi monitoring dan evaluasi, penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Provinsi Lampung masuk 4 besar provinsi teratas di Indonesia dalam operasional SPPG. Provinsi Lampung memiliki 2.375 SPPG, sementara peringkat pertama Jawa Barat (12.002 SPPG), disusul Jawa Tengah (8.395 SPPG) dan Jawa Timur (7.048 SPPG)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Saipul mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi Satgas MBG se-Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Pada tahun 2026, pihaknya ingin mencapai pelayanan yang berkualitas.
“Ada tiga program unggulan di 2026,” kata Saipul yang juga Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung.
Pertama melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkala dalam rangka memastikan kepatuhan SPPG menerapkan SOP disegala bidang.
Kedua, penambahan SPPG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena masih banyak anak-anak yang di daerah ini belum menerima Program MBG. Ketiga, meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Program MBK. Masyarakat sekitar SPPG memiliki mindset rasa memiliki dan mau memberi dukungan dengan mendapatkan manfaat langsung maupun tidak langsung.
“Ketahanan pangan ini sudah menjadi program nasional. Maka seluruh mitra menggunakan bahan pangan yang berasal dari lokal,” kata.
Kemudian pihaknya mendorong agar SPPG bekerjasama dengan BUMDes atau Koperasi untuk menyediakan bahan pangan Program MBG. Sehingga geliat perekonomian lokal bisa hidup.
“Ini memberikan peluang bagi ekonomi lokal. Beras, sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk seperti ayam, telur dan ikan bisa beli dari masyarakat sekitar. Bisa bekerjasama dengan Koperasi Merah Putih atau BUMDes,” katanya.
