Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung secara resmi memfasilitasi pertemuan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menyusun langkah strategis penanganan banjir. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat bencana banjir di wilayah perkotaan dan penyangga sering kali disebabkan oleh faktor geografis yang saling berkaitan.
Turut hadir dalam kegiatan itu berbagai pemangku kepentingan kunci, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum: Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Kemudian anggota komisi V DPR RI daerah pemilihan Lampung, dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Ada pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa penanggulangan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu daerah saja. Pola aliran air yang melintasi batas administratif mengharuskan adanya kerja sama kolektif.
“Permasalahan banjir ini bukan hanya persoalan satu daerah. Ini berkaitan erat antara Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Maka, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir,” ujar Marindo, Selasa, 10 Maret 2026.
Solusi Terintegrasi
Sesuai instruksi Gubernur Lampung, seluruh pihak diminta untuk segera mengambil langkah cepat dan terkoordinasi tanpa adanya budaya saling menyalahkan. Fokus pertemuan ini adalah merumuskan dua jalur solusi:
-
Jangka Pendek: Normalisasi aliran air dan penanganan darurat di titik rawan.
-
Jangka Panjang: Pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi di wilayah penyangga.
Pemprov Lampung berharap sinergi ini melahirkan langkah konkret yang mampu mengurangi risiko bencana secara permanen, sehingga keamanan masyarakat di ibu kota provinsi maupun daerah sekitarnya dapat lebih terjamin.
