Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen mengoptimalkan kualitas infrastruktur sebagai prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan meningkatkan kemantapan jalan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah menyebut, komitmen tersebut terwujud dengan optimalisasi kegiatan penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
“Pada 2024 ada total 55 paket pekerjaan infrastruktur dengan rincian 43 penanganan infrastruktur jalan dan 12 jembatan,” ujarnya, Senin, 15 Juli 2024.
Penanganan ini tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Lampung. Mobilitas masyarakat bisa terjaga dengan kondisi infrastruktur yang baik, sehingga memberi dampak positif pada perekonomian daerah.
Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pihaknya juga mengusulkan sejumlah ruas jalan untuk memperoleh pendanaan inpres jalan daerah (IJD) dari Pemerintah Pusat.
“Untuk usulan IJD tahun ini kita usulkan ke pusat 16 ruas jalan, semoga disetujui,” kata dia.
Pada tahun 2023, Provinsi Lampung memperoleh pendanaan penanganan infrastruktur melalui IJD terhadap 16 ruas jalan. Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran senilai Rp806 miliar untuk menangani 16 ruas jalan sepanjang 102 km yang tersebar di 11 kabupaten yang ada di Lampung.
Proyek tersebut telah rampung dan Presiden Joko Widodo meresmikannya dalam kunjungan kerjanya ke Lampung pada Kamis, 11 Juli 2024 di Blambangan Pagar, Lampung Utara.
Stabilitas Inflasi
Selain meningkatkan infrastruktur, stabilitas inflasi daerah juga menjadi indikator penting dalam menjaga pertumbuhan perekonomian di Lampung.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin menjelaskan, kondisi inflasi harus tetap terjaga dalam batas normal agar tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Pasalnya, inflasi akan berpengaruh terhadap harga dan juga daya beli masyarakat.
“Kemarin waktu mendampingi Pak Jokowi kunker (kunjungan kerja), masyarakat mengeluhkan kondisi harga produk pertanian yang turun, ini bisa jadi karena inflasinya terlalu rendah. Karena di Tanggamus sudah terjadi deflasi,” ungkapnya.
Dia berharap kolaborasi pemangku kepentingan terkait dapat meningkat untuk menyetabilkan inflasi. Sehingga harga komoditas pertanian tetap terjaga dan memantik minat masyarakat, khususnya anak muda untuk terjun di dunia pertanian maupun perkebunan.
“Saya berpesan agar ini dicari solusinya, supaya normal. Sehingga tidak merugikan para petani, pekebun, dan industri lainnya,” kata dia.
