Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, meminta seluruh anggota legislatif tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota untuk turun langsung mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
Langkah ini penting untuk memastikan standar higienitas terpenuhi sehingga kasus keracunan siswa tidak kembali terjadi. Menurutnya Masalah keracunan MBG harus tersikapi secara serius
“Saya menghimbau rekan-rekan DPRD semua tingkatan agar meninjau dapur pengolahan makanan bergizi gratis. Harus kita pastikan prosesnya sesuai standar kebersihan dan kepatutan,” ujarnya, Kamis, 2 Oktober 2025
Kemudian menurutnya, setiap dapur penyelenggara MBG wajib memenuhi standar kelayakan pangan. Para pengelola, mulai dari juru masak hingga petugas kebersihan. Harapannya memiliki sertifikasi yang menjamin keamanan makanan yang tersajikan kepada siswa.
Lalu standar kelayakan makanan itu jelas. Ia ingin semua proses mulai dari memasak, mencuci, hingga distribusi terlaksanakan oleh tenaga yang sudah tersertifikasi
“Kejadian keracunan yang sempat muncul sejumlah wilayah menjadi peringatan penting agar pengawasan lebih diperketat, dan jadi atensi kita bersama. Idealnya tidak ada lagi kesalahan operasional pada dapur-dapur MBG,” katanya
Kemudian ia menyebut, DPRD Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait perbaikan teknis program tersebut. Menurutnya, petunjuk teknis MBG sudah cukup rinci, namun implementasinya masih perlu pembenahan. Kedepan, ahli gizi akan dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program.
