Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Kehutanan Lampung terus berupaya merehabilitasi hutan khususnya di wilayah pesisir. Salah satu Langkah yang dilakukan dengan penanaman mangrove.
Kepala Dinas Kehutanan Lampung Yanyan Ruchyansyah mengatakan penanaman mangrove jenis Rhizophora dapat menjadi solusi rehabilitasi hutan pesisir. “Pemilihan mangrove jenis Rhizophora dikarena untuk mangrove jenis Api-api (Avicennia sp) di sekitar pantai Timur wilayah Lampung telah rusak karena perubahan arah arus laut,” katanya, Minggu, 26 Februari 2023.
Hal tersebut disebabkan mangrove jenis api-api memiliki akar yang cenderung tidak cukup kuat. “Sehingga untuk pantai berlumpur yang potensial untuk kehidupan mangrove lebih baik gunakan jenis Rhizophora,” katanya.
Tercatat, luas mangrove di Lampung berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2021 meliputi di dalam hutan seluas 1.525 hektare dan di luar kawasan hutan 7.830 hektare.
“Pada 2021 rehabilitasi mangrove yang dilakukan dengan dana alokasi khusus (DAK) bidang kehutanan menyasar lahan seluas 145 hektare,” ujarnya.
Kemudian yang menggunakan APBN di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung (BPDAS-WSS) seluas 25 hektare dan ada pula tanggung jawab sosial perusahaan seluas satu hektare.
“Untuk mendorong penanaman mangrove jenis Rhizophora telah tersedia banyak pembibitan yang dilakukan petani di Pesawaran, Lampung Timur serta milik BPDAS yang bekerja sama dengan petani,” katanya.
Menurut dia, dengan penanaman Rhizophora secara masif akan memberikan lingkungan hutan dengan pohon mangrove yang lebih kuat mencengkeram di tanah.
“Diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan mangrove akibat sirkulasi air serta akibat kejadian alam lainnya,” katanya.
Program penanaman mangrove pada 2022, pihaknya menggunakan APBD Lampung melalui Dishut, yang telah dilakukan rehabilitasi mangrove seluas tujuh hektare. Lalu dari APBN di BPDAS WSS seluas 25 hektare dan dari kegiatan tanggung jawab perusahaan, yaitu seluas dua hektare dan ada tambahan tiga hektare lahan yang ditanam mangrove.
“Sedangkan untuk tahun ini APBD dan APBN tidak ada alokasi untuk rehabilitasi mangrove sehingga didorong menanam secara mandiri atau bisa melalui CSR,” ujarnya.
Muharram Candra Lugina
