Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh kepala desa (kades) di wilayahnya memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, kepala tiyuh atau kepala desa harus mengoptimalkan BUMDes agar mampu menyuplai bahan pangan untuk dapur SPPG. Dengan begitu, perputaran ekonomi tetap berlangsung di desa,” ujar Mirza, sapaan akrabnya, di Bandar Lampung, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menilai keterlibatan BUMDes dalam penyediaan bahan pangan untuk program tersebut akan memperkuat aktivitas ekonomi desa. Menurutnya, desa dapat memanfaatkan peluang program nasional tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai uang dari program ini justru keluar dari desa. Kepala desa perlu menjadikan BUMDes sebagai pemasok utama dapur SPPG sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” katanya.
Selain itu, Mirza juga mendorong setiap desa mengoptimalkan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia berharap koperasi tersebut mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut dia, terus menyiapkan berbagai program guna meningkatkan nilai tambah komoditas desa. Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan sarana produksi dan teknologi pengolahan.
“Pemprov Lampung siap memberikan dukungan melalui berbagai program, seperti bantuan mesin pengering komoditas, pengembangan produksi pupuk organik cair di desa, hingga penerapan teknologi pengolahan yang berpotensi meningkatkan nilai jual komoditas desa hingga 15 sampai 20 persen,” ujarnya.
Mirza menilai pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan kewenangan serta potensi lokal secara kreatif dan inovatif, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang membuat daerah tidak selalu dapat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyelarasan
Ia juga menegaskan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan agenda strategis pemerintah pusat.
“Penyusunan RKPD harus selaras dengan Astacita Presiden. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta program Cek Kesehatan Gratis merupakan prioritas nasional yang perlu mendapat dukungan optimal hingga tingkat desa,” katanya.
