Pemprov Lampung Ajukan 2 Daerah untuk Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Jika usulan lokasi sudah terdapat bangunan maka sekolah rakyat bisa terlaksana mulai tahun 2025.

Editor Delima Natalia, Penulis Atika
Senin, 17 Maret 2025 17.07 WIB
Pemprov Lampung Ajukan 2 Daerah untuk Jadi Lokasi Sekolah Rakyat
Ilustrasi. (ANT)

Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan dua lokasi untuk menjadi Sekolah Rakyat yang merupakan program dari Kementerian Sosial. Hal itu sebagai bagian untuk mendukung program pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengatakan usulan tersebut harus sesuai dengan kriteria untuk menjadi sekolah untuk masyarakat tidak mampu.

“Kementerian Sosial meminta agar pemprov, pemkab dan pemkot mengusulkan lokasi sekolah rakyat. Luasnya minimal 5 sampai 10 hektare, utamanya sudah ada bangunan,” katanya, Senin, 17 Maret 2025.

Menurutnya jika usulan lokasi sudah terdapat bangunan maka sekolah rakyat bisa terlaksana mulai tahun 2025.

Namun jika di lokasi masih berupa lahan maka pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan operasional mulai tahun depan.

“Proes operasionalnya tahun depan kalau memang gedung yang akan jadi sekolah belum ada,” katanya.

Dua Lokasi

Menurutnya kedua lokasi usulan tersebut adalah SMA Unggul Terpadu di Sulusuban, Lampung Tengah,  dan UPTD Mardi Guna di Lempasing, Pesawaran.

“Ada dua opsi yang akan kami usulkan dan akan kami tinjau. SMA Unggul Terpadu Sulusuban dan UPTD Mardi Guna di Lempasing,” ungkapnya.

Pihaknya bersama Kementerian Sosial akan terlebih dahulu melakukan survei guna memastikan lokasi yang paling tepat.

“Lampung ini jadi percontohan yang kementerian datangi tanggal 20 ini,” jelasnya.

Sementara itu Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada mengatakan semua pembiayaan Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat.

“Semua dari pusat termasuk dengan para pengajar. Tugas pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan dan lahan itu lahan milik pemerintah, tidak bersengketa,” katanya.

Pemerintah memilih siswa dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan gratis.

“Jadi ini sekolahnya gratis dan skemanya boarding school. Apakah nantinya SMA atau SMK ini tergantung dengan pusat maunya seperti apa,” katanya.

Untuk diketahui Presiden Prabowo Subianto akan membangun Sekolah Rakyat mulai tahun 2025. Program ini mulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update

Iklan Artikel 4

BERITA TERKINI