Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat kebijakan publik, Dedy Hermawan, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu melakukan strategi dalam menyikapi kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program yang akan mereka jalankan. Hal ini agar sejalan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Pemprov Lampung harus mampu memilah dan memprioritaskan program yang benar-benar penting dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Tidak semua kegiatan bisa dijalankan di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Dedy.
Baca Juga:
Pembangunan Tetap Berjalan Meski Ada Pemangkasan Dana TKD
Kebijakan Fiskal Daerah
Dedy menambahkan, langkah efisiensi dan penghematan harus menjadi bagian dari kebijakan fiskal daerah. Hal ini agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan program strategis.
“Harus ada porsi prioritas dan porsi yang ditinggalkan. Artinya, program yang bersifat esensial harus tetap di lanjutkan. Sementara kegiatan yang kurang mendesak bisa di tunda atau di sesuaikan,” jelasnya.
Dedy juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun ulang kebijakan anggaran. Hal ini agar setiap keputusan berbasis pada kebutuhan publik dan prinsip keberlanjutan pembangunan.
Sehingga meski terjadi pemangkasan TKD, Pemprov Lampung tetap dapat menjaga stabilitas pelayanan publik. Serta keberlanjutan program prioritas di sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
