Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 bersama insan media.
Kegiatan yang berlangsung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, ini menjadi ajang refleksi capaian sekaligus evaluasi arah pembangunan daerah.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. Serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung.
Baca Juga:
Strategi Tambal Jalan Dulu, Bangun Menyeluruh Kemudian
Fakta Menarik
Dalam pemaparannya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah fakta menarik, khususnya terkait kondisi jalan provinsi di Lampung.
Ia mengungkapkan, meskipun sering menjadi sorotan dan keluhan masyarakat. Secara data Lampung justru memiliki persentase jalan mantap di atas rata-rata nasional.
“Rata-rata kondisi jalan provinsi di Indonesia berada di angka 75 persen, sementara Lampung sudah mencapai 77 persen,” ujar Gubernur Mirza.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada capaian angka tersebut. Melainkan pada arah kebijakan pembangunan jalan yang selama ini mereka terapkan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sebelumnya lebih banyak terarahkan untuk mendukung kawasan perkebunan dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan jumlah penduduk yang relatif rendah.
“Contohnya ruas jalan dari Tulangbawang Barat menuju Way Kanan. Kondisi jalannya baik, tetapi volume kendaraan yang melintas tidak terlalu tinggi. Ke depan, pola seperti ini akan kami ubah,” tegasnya.
Pemprov Lampung, lanjut Mirzani, kini menggeser fokus pembangunan jalan ke wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2027. Sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran infrastruktur jalan pada tahun ini berada di bawah Rp400 miliar. Angka yang relatif lebih kecil dari pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, dampak dari kebijakan tersebut tetap signifikan.
“Dengan anggaran yang ada, manfaat pembangunan jalan bisa dirasakan oleh sekitar 5 juta penduduk Lampung,” pungkasnya.
